Kepsek SMAN 11 Makassar Bantah ‘Pungli’ Ijazah

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 11 Makassar, Nuraliyah, kembali membantah adanya dugaan pungutan liar terkait pengambilan ijazah.

Bantahan ini disampaikan sebagai respons terhadap unjuk rasa siswa di dalam sekolah yang berlokasi di Jl Andi Mappaodang, Kecamatan Tamalate, Makassar, pada Senin (15/7/2024) pagi.

Nuraliyah menjelaskan bahwa uang sebesar Rp 50 ribu dibayarkan untuk pengambilan ijazah merupakan biaya untuk jasa penulisan, foto, serta pembuatan map yang ditangani langsung staf administrasi.

"Saya ingin menegaskan bahwa uang tersebut bukanlah pungutan kepada siswa, melainkan untuk membayar jasa-jasa yang terlibat dalam proses administratif tersebut," ujar Nuraliyah kepada wartawan di kantornya.

Selama menjabat sebagai Kepsek selama dua tahun terakhir, Nuraliyah menyatakan bahwa aturan terkait biaya ini telah ada sebelumnya.

"Sebelum saya menjabat, biaya ini juga telah diberlakukan. Yang dibayar hanya untuk jasa penulisan, pemotretan, dan map ijazah," tambahnya.

Baca juga: Siswa SMA Negeri 11 Makassar Demo Kepsek, Bentang Spanduk ‘Dana Bos Kemana, Stop Pungli’

Nuraliyah menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan pribadi dalam pengumpulan dana tersebut.

 Ia juga mengatakan, hingga saat ini, tidak ada orang tua siswa mengajukan keberatan terhadap biaya ini.

"Tidak ada keterkaitan kepala sekolah dengan pengelolaan dana tersebut sebagai sumbangan," tegasnya.

Sebelumnya, unjuk rasa oleh puluhan siswa dilakukan di dalam SMA Negeri 11 Makassar dengan tuntutan transparansi terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dugaan pungutan liar terkait pengambilan ijazah.

Pihak sekolah belum memberikan komentar langsung terkait dugaan ini kepada Tribun, meskipun telah dilakukan upaya konfirmasi.

Inspektorat Sulsel telah melakukan penyelidikan terkait dugaan ini yang juga melibatkan nama Kepsek Nuraliyah. (*)