Respon Komisi X DPR RI Soal Perbedaan Jomplang Subsidi PTN dan Kampus Kedinasan, 7 T Vs 32 T

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Baru-baru ini, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, Pahala Nainggolan membeberkan subsidi anggaran pemerintah banyak mengalir ke kampus lembaga/kementerian.

Imbasnya, uang kuliah tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)  melonjak tiap tahunnya. 

Berdasarkan data KPK, terjadi perbedaan jomplang antara subsidi anggaran diterima PTN dengan kampus/sekolah kedinasan.

Di mana subsidi bagi mahasiswa PTN hanya berkisar di angka Rp 7 triliun.

"Kita lihat berapa sih yang ke mahasiswa PTN? Ternyata cuma Rp 7 triliun, sementara Rp 32 triliun di perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian/lembaga," kata Nainggolan Pahala di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).

Diketahui, anggaran pendidikan di Indonesia pada APBN 2024 mencapai Rp 660,8 triliun atau 20 persen dari total APBN di 2024. 

Alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan itu tidak semuanya diperuntukkan buat perguruan yang dikelola Dikti.

"Sekarang lagi kita lihat 20 persen yang buat Dikti nggak semua ternyata untuk pendidikan tinggi di Indonesia. Ada yang dikelola perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan itu Rp 32 triliun," katanya.

KPK juga menemukan sejumlah alokasi anggaran di kampus kedinasan dipakai dengan tidak tepat. 

Dia menilai jika alokasi anggaran ini bisa diperbaiki seharusnya.

Baca juga: UKT Selangit, Kuliah Makin Sulit

Baca juga: Respon Rektor UNM Prof Karta Jayadi UKT Mahasiswa Batal Naik

KPK menyarankan adanya perbaikan tata kelola dalam pendidikan kampus kedinasan.

Respon Komisi X DPR RI Zainudin Maliki

Baca juga: Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa: UKT Unhas Tidak Naik Sejak Awal

Baca juga: Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT, Apa Kata Mahasiswa Makassar?

Anggota Komisi X DPR RI Zainudin Maliki mengatakan, subsidi untuk PTN hanya berkisar di angka Rp 7 triliun.

Ia membenarkan data dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Subsidi untuk perguruan tinggi (PTN) hanya Rp 7 triliun.

Di lain sisi, perguruan yang dikelola Kementerian dan lembaga mengelola sekira Rp 32 triliun.