Opini
Cukup Sudah Dinasti Politik di Tanah Para Daeng
Di tanah yang dikenal sebagai “Tanah Para Daeng,” praktik dinasti politik telah lama menjadi isu yang mengakar.
Dominasi keluarga ini dalam pemilihan umum menunjukkan bagaimana dinasti politik dapat menghalangi munculnya pemimpin-pemimpin baru yang potensial.
Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi pemilih dan memperkecil kesempatan bagi individu lain yang memiliki kemampuan dan
integritas untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Selain kasus dari Komandan ini, dinasti politik juga terlihat di berbagai daerah di Indonesia.
Di Banten, keluarga Ratu Atut Chosiyah menjadi simbol dinasti politik yang kuat.
Atut, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Banten, terlibat dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarganya.
Dinasti politik ini telah menguasai Banten selama bertahun- tahun, menciptakan jaringan kekuasaan yang sulit ditembus oleh pihak lain.
Putranya, Tubagus Chaeri Wardana, juga terlibat dalam berbagai kasus korupsi, termasuk suap dan penggelapan dana proyek.
Di Sumatera Utara, dinasti politik keluarga Sihar Sitorus juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat terpusat pada satu keluarga.
Dominasi ini sering kali menghambat munculnya tokoh-tokoh baru yang dapat membawa perubahan positif bagi daerah tersebut.
Di Jawa Barat, keluarga Ahmad Heryawan (Aher), yang pernah menjabat sebagai Gubernur, juga merupakan contoh nyata dinasti politik.
Setelah masa jabatannya berakhir, beberapa anggota keluarganya berhasil menduduki posisi penting di pemerintahan daerah, menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat dipertahankan dalam lingkup keluarga.
Untuk mengatasi masalah dinasti politik, langkah-langkah strategis perlu diambil.
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga independen seperti KPK harus terus diperkuat.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Muh-Alfian-MPA-Tenaga-Ahli-DPR-RI-Pengamat-Politik-dan-Kebijakan-Publik.jpg)