Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Opini

Cukup Sudah Dinasti Politik di Tanah Para Daeng

Di tanah yang dikenal sebagai “Tanah Para Daeng,” praktik dinasti politik telah lama menjadi isu yang mengakar.

Tayang:
Editor: Sukmawati Ibrahim
dok pribadi
Muh Alfian MPA - Tenaga Ahli DPR RI / Pengamat Politik dan Kebijakan Publik 


Para pemimpin yang berasal dari dinasti ini cenderung lebih fokus mempertahankan kekuasaan mereka daripada mendorong inovasi dan perubahan yang diperlukan untuk kemajuan daerah.


Penelitian dari World Bank menunjukkan bahwa daerah dengan dinasti politik yang kuat cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan daerah lain. 


Hal ini karena kepemimpinan yang didominasi oleh keluarga atau kelompok tertentu sering kali mengabaikan kepentingan umum demi mempertahankan kekuasaan mereka.


Selain itu, dinasti politik mengikis prinsip dasar demokrasi, yaitu kesetaraan dalam kesempatan politik. 


Ketika kekuasaan terkonsentrasi pada satu keluarga atau kelompok, kesempatan bagi individu lain untuk berpartisipasi dalam proses politik menjadi sangat terbatas. 


Hal ini menciptakan sistem politik yang tidak sehat dan tidak adil, di mana kekuasaan hanya beredar dalam lingkaran tertentu.


Salah satu mantan kepala daerah dan sekaligus mantan menteri yang sekarang kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor di Jakarta adalah contoh nyata dari praktik dinasti politik.


Yang bersangkutan berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh politik kuat di daerah tersebut.


Setelah masa jabatannya sebagai bupati dan gubernur berakhir pada beberap tahun lalu, beberapa anggota keluarganya mulai menduduki posisi strategis di pemerintahan lokal. 


Selama masa kepemimpinannya, berbagai proyek besar di “butta para daeng” cenderung dikuasai oleh kelompok tertentu yang dekat dengan keluarganya, memunculkan kecurigaan adanya nepotisme dan kolusi dalam proses pengambilan keputusan. 


Kekuasaan yang terpusat ini sering kali membuat pengawasan dan akuntabilitas menjadi lemah, membuka peluang bagi praktik korupsi yang sistematis.


Kasus tersebut juga menunjukkan bagaimana dinasti politik dapat mempengaruhi distribusi kekuasaan dan keputusan politik di tingkat daerah. 


KPK beberapa kali melakukan penyelidikan terhadap proyek-proyek yang diduga melibatkan terdakwa bergelar komandan tersebut dan

keluarganya, menunjukkan betapa rentannya dinasti politik terhadap penyalahgunaan kekuasaan.


Pengaruh keluarga yang sangat kuat dalam pemilihan umum, dengan banyaknya anggota keluarga yang maju sebagai calon legislatif atau kepala daerah. 

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved