Bawaslu Sulsel 'Wanti-wanti' Calon Petahana Mobilisasi ASN-Kades di Pilkada 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengungkapkan bahwa politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi permasalahan serius di Sulsel.

Hal ini terbukti dari sejumlah kasus penanganan terkait netralitas ASN dan politik uang yang telah ditangani Bawaslu Sulsel.

"Money politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara masih tinggi di Sulsel. Nah ini menjadi salah satu atensi kami," kata anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad saat ditemui di Hotel Aryaduta Makassar, Kamis (20/6/2024) kemarin.

"Sulsel ini berpotensi terjadi. Ada kemungkinan calon petahana atau mantan petahana yang akan maju, dan itu pasti memiliki efek," tambah Saiful Jihad.

Dalam menghadapi hal tersebut, Bawaslu Sulsel terus melakukan sosialisasi dan mengingatkan pentingnya netralitas kepada seluruh elemen masyarakat. 

Upaya-upaya ini dilakukan untuk mengatasi tantangan terkait netralitas ASN dan perangkat desa yang sering dimanfaatkan dalam politik praktis.

"Tantangan terkait netralitas ASN atau pihak Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa yang dimanfaatkan masih menjadi fokus kami," katanya.

Hampir semua daerah di 24 kabupaten/kota berpotensi terjadi pelanggaran pilkada.

Kata Saiful Jihad, hal ini menjadi salah satu fokus bawaslu.

Sebab, masalah ini bisa muncul di mana saja.

Bawaslu Sulsel juga mengamati kemungkinan calon petahana yang kembali maju berpotensi menggunakan perangkat desa. 

"Karena mereka masih memiliki jejaring, perangkat yang mereka pasang ini masih bisa digerakkan. Nah itu yang menjadi atensi kita," tutur Saiful Jihad.

Dengan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan, Bawaslu Sulsel berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari politik uang serta intervensi pihak-pihak yang tidak netral.

Praktik Money Politics dan Netralitas ASN Bayang-bayangi Pilkada Sulsel

Terpisah, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli mengakui potensi praktik money politics (politik uang) dan pelanggaran netralitas ASN menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada Serentak di Sulsel.

Hal ini didasarkan pada temuan pelanggaran selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyatakan bahwa meskipun Sulsel pada Pemilu lalu masuk daerah rawan rendah.

Namun, fakta-fakta yang terjadi pada tahapan pemilu menunjukkan tingkat pencegahan dan penanganan pelanggaran yang tinggi. 

"Fakta-fakta peristiwa tahapan pemilu menunjukkan kita cukup tinggi dari aspek pencegahan dan penanganan pelanggaran," demikian disampaikan Mardina Rusli dalam kegiatan bertajuk 'Sosialisasi Instrumen Pemetaaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 di Hotel Aryaduta Makassar, Kamis (20/6/2024) siang.

Menurut data Bawaslu Sulsel, terdapat sekitar 8863 tahapan berjalan dengan 2074 imbauan yang dikeluarkan.

"Namun, penanganan pelanggaran kita juga cukup tinggi, dengan 69 kasus pidana yang kita tangani," katanya.

"Salah satu yang paling kuat adalah pelanggaran netralitas ASN dan politik uang," tambah Mardiana.

Mardiana juga menyoroti paradoks antara pencegahan dan penanganan pelanggaran yang cukup tinggi ini. 

"Ini adalah momentum untuk mengkaji kembali instrumen pemetaan kerawanan, melihat apakah ada perbandingan yang menggelitik antara indeks kerawanan dan fakta-fakta di lapangan," katanya.

Dengan ancaman yang ada, Bawaslu Sulsel mengajak semua elemen untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum. 

Dengan demikian, diharapkan Pilkada Serentak 2024 di Sulsel dapat berjalan dengan lebih baik dan bebas dari praktik-praktik yang merusak demokrasi.

Bawaslu RI Ingatkan Tingkatkan Pengawasan Pilkada

Terpisah, Bawaslu RI menempatkan Provinsi Sulsel dalam kategori sedang pada Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) untuk Pilkada.

Meskipun demikian, Bawaslu Sulsel diingatkan agar pengawasan tetap ditingkatkan demi mencegah potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenti dalam kegiatan 'Sosialisasi Instrumen Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 berbasis data IKP' di Hotel Aryaduta Makassar, Kamis (20/6/2024) siang.

Lolly Suhenty sendiri mengapresiasi kerja keras Bawaslu Sulsel yang telah menunjukkan hasil yang baik dalam pengawasan Pemilu 2024.

"Sulsel itu menunjukkan kerja-kerja baik dari Bawaslu. Kalau kita merujuk pada IKP 2022 yang diluncurkan Bawaslu untuk Kerawanan Pemilu dan Pilkada, posisi Sulsel itu rawan rendah. 

Tetapi mereka tetap kencang melakukan upaya pencegahan dan tidak terlena dengan status rawan rendah," ujarnya.

Lolly Suhenti juga menekankan bahwa Bawaslu Sulsel sangat aktif dalam melaporkan pelanggaran dan melakukan pencegahan. 

"Bawaslu Sulsel sangat aktif melakukan pencegahan dan menjadi salah satu dari tiga besar yang aktif melaporkan pelanggaran secara online ke Bawaslu RI," tambahnya.

Dalam konteks ini, kata dia, penindakan yang dilakukan untuk menangani dugaan pelanggaran juga tinggi di Bawaslu Sulsel. 

Temuan-temuan Bawaslu Sulsel dinilai sangat aktif dalam pencegahan dan penindakan dugaan pelanggaran.

Sejalan dengan itu, Lolly memberikan apresiasi khusus kepada Bawaslu Sulsel. 

Di mana Bawaslu Sulsel jadi tuan rumah kegiatan sosialisasi tersebut.

Konsolidasi ini menghadirkan Bawaslu se-Indonesia Timur, Jakarta dan Sumatera Selatan (Sumsel). 

"Sehingga dalam kesempatan ini kami juga perlu apresiasi Bawaslu Sulsel, sehingga kami bikin kegiatan ini di Makassar," katanya.

Lebih lanjut, Lolly Suhenti menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan pemilihan akan berbeda-beda di setiap provinsi. 

"Sulsel akan beda dengan Sulbar, Sulteng, dan provinsi-provinsi lain. Karena bisa saja instrumennya nanti mengalami pengembangan-pengembangan dan itu sangat kontekstual," jelasnya.

Saat ditanya apakah hasil Pemilu 2024 akan menjadi patokan IKP di Pilkada 2024, Lolly menyatakan bahwa analisis hasil pemilu tersebut akan digunakan. 

"Dalam analisa akan digunakan, karena analisis yang digunakan untuk pemetaan ini harus aktual. Tentu potret Pemilu 2024 akan dilihat," ujar Lolly.

Dengan adanya pengawasan yang semakin ditingkatkan dan kerja keras dari Bawaslu Sulsel.

Di samping itu diharapkan Pilkada 2024 di Sulsel dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan demokratis.