Setelah Diperiksa Polda Metro Jaya, Sekjen PDIP Ditadah KPK Soal Kasus Dugaan Korupsi Harun Masiku

TRIBUN-TIMUR.COM - PDIP menemukan kejanggalan dalam pemanggilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemanggilan Hasto Kristiyanto oleh KPK dinilai memiliki maksud lain.

Juru BicaraPDIP Chico Hakim menuding, pemanggilan KPK terhadap Hasto Kristiyanto adalah bentuk tekanan politik.

Menurut Chico Hakim, pemanggilan Hasto berkaitan dengan Pilkada serentak 2024.

Hanya saja Chico Hakim tidak merinci apa hubungannya pemanggilan Hasto Kristiyanto dengan momentum Pilkada serentak 2024.

"Melihat momentum yang ada, di mana hari-hari ini adalah masa menjelang pilkada serentak 2024, tidak bisa dipungkiri adanya persepsi publik bahwa persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari aspek politik," tegas dia dikutip dari Kompas.com pada Rabu (5/6/2024).

Namun demikian, PDIP memastikan Hasto akan hadir dalam pemanggilan oleh KPK.

"Dipastikan Pak Hasto akan hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan," ujar Juru Bicara PDIP Chico Hakim dalam siaran pers, Rabu (5/6/2024).

Chico mengatakan, pemenuhan panggilan KPK oleh Hasto merupakan bentuk kewajibannya sebagai warga negara yang taat pada hukum dan percaya akan adanya keadilan dalam hukum.

Diketahui usai diperiksa Polda Metro Jaya atas dugaan informasi hoaks, Hasto Kristiyanto segera diperiksa KPK terkait dengan kasus korupsi Harun Masiku.

Hasto Kristiyanto akan dikonfirmasi oleh KPK terkait dengan posisi terbaru tersangka korupsi Harun Masiku.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri saat ditemui wartawan, Selasa (4/6/2024).

Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi baru menyangkut Harun Masiku.

Maka KPK memerlukan informasi Hasto Kristiyanto terkait informasi terbaru tersebut.

"Untuk dikonfirmasi atas informasi yang KPK terima sebagai informasi baru," kata Ali.