Akselerasi Pembangunan atau Kota Layak Huni ?

Oleh: Muhammad Rafly Tanda

Ketua Bidang Digitalisasi dan Inovasi

Konsep dasar penataan ruang adalah sebuah konsep yang memiliki tujuan terciptanya kualitas hidup manusia dan kualitas lingkungan hidup yang layak.

Sejatinya, penataan ruang di sebuah wilayah dilakukan dalam rangka menjawab pertambahan penduduk yang menyebabkan peningkatan aktivitas manusia.

Namun tetap disesuaikan dengan daya tampung lingkungan, sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Hal ini, menjadi konsep dasar yang harus digunakan oleh setiap pemangku kebijakan tata ruang di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Makassar.

Januari ini, Kota Makassar mengalami banjir setelah diguyur hujan selama tiga hari berturut-turut.

Kondisi Kota Makassar menurut BMKG, memiliki kriteria curah hujan Kota dengan katagori sangat lebat.

Secara geomorfologi Makassar merupakan daerah resapan dengan kerucut gunung api yang mengelilingi dan memanjang di sepanjang jalur utara-selatan melewati puncak Gunung Lompobatang.

Sehingga daerah Makassar mempunyai potensi air tanah yang besar.

Kota Makassar tidak lepas dari permasalahan banjir.

Kurangnya area penghijauan serta area rawa yang sebagai tempat penampungan air hujan dikarenakan sudah berubah alih fungsi lahan menjadi area perumahan, perdagangan dan jasa.

Permasalahan banjir di Kota Makassar, bukan hnaya karena kodisi geografisnya melainkan juga dikarenakan adanya ketidaktepatan penataan ruang yang juga menjadi pemicu terjadinya banjir.

Masifnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dengan jargon City Branding yang digaungkan oleh Wali Kota Makassar.

Hal tersebut, juga diwujudkan oleh berbagai akselerasi pembangunan dilakukan demi tercapainya jargon tersebuut.