Transformasi Politik Kebangsaan PMII

Oleh: Fathullah Syahrul

Wabendum Kaderisasi Nasional PB PMII 2021-2024

Penulis mendudukkan definisi politik sebagai jalan untuk mencapai kepentingan dan kebaikan bersama.

Bahwa ikhtiar politik PMII merupakan jalan untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak, bukan politik menurut Niccolo Machiavelli yang justru mendudukkan politik sebagai hasrat kekuasaan yang direbut dengan menghalalkan segala macam cara, kekuasaan dipertahankan, diperbolehkan berbohong hingga menipu dan menindas.

Bukan itu, sebab takdir kelahiran dan kehadiran PMII adalah takdir untuk bangsa, artinya dia ada untuk bangsa.

Sejarah perjalanan panjang PMII yang sampai pada tahun 2024 telah genap berusia 64 tahun bukan sesuatu yang lahir dan tumbuh begitu saja.

Tetapi PMII lahir dari sebuah dialektika dan dinamika di bangsa ini, PMII lahir dari sebuah perdebatan intelektual yang jika disandingkan dengan dinamika yang terjadi bahwa komitmen PMII akan selalu berpihak pada amanah penderitaan rakyat.

Sebagai kader, penulis melihat betul dan ikut menyaksikan serta memotret bagaimana kehadiran PMII raup di mata publik, dan penguasa zalim tidak lagi menganggap PMII sebagai sebuah organisasi mahasiswa yang perlu diperhitungkan.

Sehingga, PMII harus segera berbenah diri. Hal tersebut bukan sebuah unsur kemustahilan tetapi sebuah unsur yang konkret, hanya saja masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Salah satunya adalah menghilangkan budaya saling menghujat antar sesama kader, menghilangkan konflik horizontal yang tidak produktif.

Tentu konflik adalah bagian dari dinamika organisasi, tetapi konflik yang dimaksud oleh penulis adalah konflik produktif yang mampu mencipta ide dan gagasan baru.

PMII sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi mengimbangi kepentingan negara sehingga tidak absolut. Artinya, tugas PMII kedepan akan lebih besar.

Oleh sebab itu, Transformasi Politik Kebangsaan yang dimaksud oleh penulis ialah bagaimana mengembalikan kepercayaan (trust) publik terhadap PMII.

Sebab, terasa PMII jauh dari publik. bahwa nilai dan prinsip yang perlu dipegang teguh oleh PMII harus berkiblat pada sebuah konsensus yang telah disepakati pada tahun 1963 yang kemudian dikenal dengan “Penegasan Yogyakarta” bahwa PMII harus tetap amanah pada penderitaan rakyat.

Nilai dan prinsip itulah yang perlu dikonsolidasi di semua jenjang struktural, mulai dari Rayon sampai Pengurus Besar.