Pengamat Unhas: Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan Harusnya Ditunda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025 mendapat banyak sorotan.

Pengamat Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi M Nur Bau Massepe, misalnya.

Ia menilai kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan memberikan banyak dampak.

Seperti bisnis ritel dan Horeca atau hotel, restoran, dan kafe.

Masyarakat, kata dia, juga akan sangat merasakan dampak dari kenaikan PPN tersebut.

“Walaupun naik 1 persen tapi bila dikali banyak berbelanja, maka akan mengerus pendapatan masyarakat,” katanya, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Minggu (17/3/2024).

Baca juga: Pemerintah Naikan PPN 12 Persen, YLKI Sebut Justru Bebani Masyarakat

Andi M Nur Bau Massepe menyebut, masyarakat juga akan membatasi pembelian. 

Hal ini pun dinilai membuat penerimaan dari pengusaha akan berkurang. 

Olehnya, ia meminta rencana kenaikan PPN di tahun 2025 ditunda.

“Walaupun sudah amanah undang-undang, bisa dibuatkan semacam penundaan,” sebutnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga harus memperhatikan kenaikan harga barang-barang pokok.

Baca juga: Penjualan Rumah Diprediksi Meningkat Berkat Insentif PPN Maksimal Rp5 Miliar Berlaku

Seperti misalnya minyak goreng, hingga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurutnya, kenaikan harga barang-barang tersebut membuat masyarakat tertekan.

Ditambah lagi setiap transaksi dikenakan pajak, itupun juga naik.

“Kalau alasan ingin menambah pajak, strategi terbaik pemerintah adalah memperluas wajib pajak,” tambah Andi M Nur Bau Massepe.(*)