Beri Pelayanan Berkepastian Hukum, BHP Makassar Tindak Lanjuti Penetapan Perwalian di Manggarai

Ringkasan Berita:

• BHP Makassar melakukan kunjungan kerja ke Manggarai untuk menindaklanjuti penetapan perwalian dari pengadilan.
• Tim melakukan koordinasi dengan PA Ruteng dan para wali untuk memastikan pelaksanaan pengawasan.
• Kegiatan ini menegaskan komitmen BHP Makassar dalam memberikan pelayanan berkepastian hukum di wilayah Indonesia Timur.

TRIBUN-TIMUR.COM - Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang berkepastian hukum di wilayah kerja Indonesia Timur.

Pada kesempatan ini, Tim BHP Makassar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk menindaklanjuti Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Ruteng dan Pengadilan Negeri Ruteng, Senin (17/11/2025).

Kunjungan dipimpin oleh Irma Sari, S.E., M.H., Kurator Keperdataan Ahli Muda, yang memimpin langsung rangkaian koordinasi terkait pelaksanaan tugas pengawasan perwalian.

Koordinasi dengan Pengadilan Agama Ruteng

Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan ke Pengadilan Agama Ruteng (PA Ruteng). Kedatangan Tim BHP Makassar diterima oleh Ketua PA Ruteng, Mawir, S.HI., M.H., di ruang kerja Ketua PA Ruteng.

Dalam pertemuan tersebut, Irma Sari menyampaikan apresiasi atas penyampaian salinan penetapan perwalian kepada BHP Makassar serta menegaskan komitmen BHP untuk menindaklanjuti setiap putusan sesuai kewenangan.

“Kami berterima kasih atas salinan penetapan yang telah disampaikan. BHP Makassar berkomitmen memastikan setiap penetapan perwalian dapat kami tindak lanjuti, meskipun harus menempuh perjalanan panjang hingga ke Kabupaten Manggarai. Ini menjadi bukti bahwa BHP Makassar mampu memberikan pelayanan di wilayah kerja Indonesia Bagian Timur,” ujar Irma Sari.

Ketua PA Ruteng menyambut baik kehadiran Tim BHP Makassar dan menekankan pentingnya pengawasan wali dalam menjaga hak serta kepentingan anak di bawah umur.

“Tugas pengawasan terhadap wali yang telah ditetapkan Pengadilan sangat penting. BHP Makassar memiliki peran strategis dalam hal ini, sehingga PA Ruteng mendukung penuh pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut,” ungkap Mawir.

Koordinasi Lanjutan dengan Wali Penetapan Pengadilan

Usai pertemuan dengan PA Ruteng, Tim BHP Makassar melanjutkan kegiatan di Kabupaten Manggarai dengan berkoordinasi langsung dengan para wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Koordinasi ini dilakukan sebagai bagian dari tugas pengawasan perwalian untuk memastikan pemenuhan kewajiban wali sebagaimana ditetapkan dalam penetapan pengadilan.

Kunjungan kerja ini menegaskan keseriusan BHP Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, sekaligus memperkuat sinergi dengan lembaga peradilan di daerah, demi memastikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang berada dalam perwalian.

Adapun rombonhan tim BHP Makassar, Amitha Khoirunnisa (Kurator Keperdataan Ahli Pertama), Nanda Ade Saputra (Kurator Keperdataan Ahli Pertama), dan Andi Azwad A. Razak (Pelaksana).(*)