Gerakan Kultural Moderasi Beragama dan Tantangan Kebebebasan Beragama

Moderasi beragama dianggap sebagai produk Barat yang ingin melemahkan ummat Islam.

Moderasi beragama dilihat sebagai kelanjutan dari gerakan “liberalisme” dan “pluralisme.”

Selain itu, Moderasi Beragama juga diyakini sebagai sebuah upaya sistematis untuk mengubah agama atau upaya agar masyarakat Indonesia “Berislam sesuai Keinginan Barat.”

Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan konsepsi moderasi beragama yang dibangun Kementerian Agama itu sendiri mengingat bahwa moderasi beragama bukanlah program yang hanya menfokuskan pada satu agama tertentu.

Catatan Kritis atas Moderasi Beragama

Pada sisi lain, catatan kritis atas program moderasi beragama dilancarkan oleh para akademisi.

Dalam buku Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama; Suatu Tinjauan Kritis (2022) disebutkan bahwa meski dipahami bahwa kemunculan moderasi beragama dikarenakan adanya dua konteks besar terdekat yakni menguatnya aksi-aksi terorisme dan politisasi agama.

Namun dikhawatirkan bahwa moderasi beragama bisa saja bentuk lain dari politik agama yang dilakukan oleh negara untuk mengatur agama (governing religion) atau bahkan “menjinakkan” agama.

Kekhawatirannya adalah, jika kemudian moderasi beragama justru menjadikan negara ingin mengambil posisi tafsir agama dan menjadikan moderasi beragama menjadi model beragama yang resmi yang mendapat restu dari Pemerintah.

Turut campur negara dalam mengambil tafsir agama menjadikan negara kehilangan netralitas.

Dan jika hal ini terjadi, maka seringkali yang menjadi korban adalah kelompok minoritas yang tafsir keagamaannya terkadang dianggap “salah” atau “menyimpang.”

Padahal isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) menjadi sangat penting dan hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Dalam bentuk yang lebih jauh, dikhawatirkan bahwa gerakan moderasi beragama justru pada akhirnya memberikan ancaman pada kebebasan beragama.

Dengan dalih moderasi beragama, maka kelompok yang dianggap berbeda kemudian justru dipersekusi dan hal itu justru bertentangan dengan indikator moderasi beragama yakni toleransi.

Apalagi jika moderasi beragama justru menjadi ideologi baru yang tertutup dan tidak memberikan ruang bagi yang berbeda.

Jika demikian, moderasi beragama akan tergelincir sebagai bentuk baru dari Repressive Pluralism.