PROFIL 7 Menteri PDIP Bakal Ditarik Megawati dari Kabinet Jokowi, Ada Risma, Yasonna hingga Basuki

Profil Yasonna Laoly

Nama asli Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Yasonna Hamonangan Laoly lahir 27 Mei 1953 di Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Yasonna Laoly menempuh pendidikan dari SD hingga SMA di Kota Sibolga, Sumatera Utara.

Jenjang Pendidikan Yasonna Laoly:

- SR Katolik Sibolga (1959–1965).

- SMP Sibolga (1965–1968).

- SMA Katolik Sibolga (1968–1972).

- Sarjana Fakultas Hukum USU (1978).

- Master Virginia Commonwealth University (1986).

- Doktor North Carolina University (1994).

- Internship in Higher Education Administration Roanoke College, Salem Virginia, USA 1983-1984.

Karier Akademik Yasonna Laoly:

- Pengacara & Penasehat Hukum 1978-1983.

- Pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen 1980-1983.

- Peneliti di North Carolina State University (NCSU) pada tahun 1992-1994.

- Asisten Riset Departemen Sosiologi and Antropologi di NCSU 

- Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (1998-1999).

- Dosen sejak tahun 2000 hingga saat ini

Karier Politik Yasonna Laoly:

- Menjadi tokoh buruh Muchtar Pakpahan.

- Aktif berorganisasi sejak di BPC GMKI Medan pada 1976.

- Waka Bendahara KNPI Medan pada tahun 1983.

- Sekretaris BKS PGI-GMKI Sumut-Aceh dan Ketua BKS PGI-GMKI Pusat periode 2009-2014.

- Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Nias.

- Pengurus PDIP Sumatera Utara 2000-2008.

- Kepala Badiklatda PDI-P Sumut (2002-2005)

- Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut (2000-2008).

- Anggota DPRD Sumut pada periode 1999-2004

- Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sumatra Utara (1999-2004)

- Anggota DPR RI mewakili PDI Perjuangan dari wilayah Sumatra Utara I.

- Anggota DPR RI (2004–2014) dan Anggota Komisi III (2004–2009)

- Anggota Komisi II dan tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI.

- Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI. 

- Wakil Ketua Pansus RUU Pemilihan Presiden (UU 42 tahun 2008)

- Anggota DPR RI periode 2019-2024 mewakili PDI Perjuangan dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I.

- Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan PDIP 2019-2024.

-  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Menkumham) di Kabinet Kerja Jokowi- JK sejak 27 Oktober 2014.

-  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Kehidupan Pribadi

Yasonna Laoly merupakan penganut Kristen Protestan yang berasal dari Suku Nias.

Ia menikah dengan Elisye Widya Ketaren pada tahun 1978 dan sudah dikaruniai empat orang anak.

Keempat anaknya itu ialah: Novrida Lisa Isabella Laoly, Fransisca Putri Askari Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, dan Jonathan Romy Laoly

Pada Kamis, 10 Juni 2021 sore, Elisye Widya Ketaren meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan dan disemayamkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Pada Sabtu 12 Juni 2021, mendiang istri Yasonna H. Laoly, Elisye Widya Ketaren, dimakamkan di San Diego Hills, Karawang.

Penghargaan

- Outstanding Graduate Student Award Virginia Commonwealth University 1986

- Alpha Kappa Delta International Sociology Honor Society 1987

- Sigma Iota International Honor Society 1993

Profil Risma

Presiden Jokowi, menunjuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Indonesia Maju.

Kepastian ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Risma sebelumnya dikenal sebagai Wali Kota Surabaya yang akan berakhir masa berakhirnya setelah selesainya Pilkada 2020.

Dia menggantikan Juliari Batubara yang merupakan sesama kader PDI Perjuangan.

Juliari P Batubara yang terjerat kasus korupsi.

Hal itu diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Biodata Tri Rismaharini

Tri Rismaharini lahir Kediri, 20 November 1961.

Tri Rismaharini telah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya sebanyak dua periode.

Risma merupakan wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah yakni pada periode pertama 2010-2015 dan periode kedua 2015-2020.

Adapun riwayat pendidikan, Risma menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Kediri dan lulus pada tahun 1973. Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Surabaya dan lulus pada tahun 1976.

Kemudian, melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 5 Surabaya dan lulus pada tahun 1980. Risma melanjutkan pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan lulus pada tahun 1987.

Kemudian, pendidikan pascasarjana Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang lulus pada tahun 2002.

Pada 4 Maret 2015, Risma mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari ITS, yang diberikan dari bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

Selama memimpin Surabaya, ia pernah meriah penghargaan Adipura, pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk kategori kota metropolitan.

Selain itu, ia berhasil menjadikan Kota Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan.

Profil Teten Masduki

Teten Masduki merupakan aktivis antikorupsi di Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 2015-2018.

Teten Masduki lahir di Garut pada 6 Mei 1963.

Teten Masduki menempuh pendidikannya di SMAN 1 Garut dan kemudian melanjutkan ke IKIP Bandung mengambil jurusan Kimia.

Semasa kuliah, Teten Masduki sering mengikuti kelompok-kelompok diskusi.

Teten Masduki juga diketahui pernah mengikuti aksi demonstrasi membela petani yang tanahnya dirampas di Garut.

Selain itu Teten Masduki juga pernah mengikuti kursus tentang kepemimpinan LSM di El Taller, Tunisia selama tiga bulan.

Teten Masduki menikah dengan Suzana Ramadhani dan dikaruniai dua orang anak. (1) 

Teten Masduki mengawali kariernya sebagai staf peneliti pada Institut Studi dan Informasi Hak Asasi Manusia pada 1978 hingga 1989.

Setelah itu Teten Masduki menjadi Kepala Litbang Serikat Buruh Merdeka Setiakawan selama setahun.

Teten Masduki juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Buruh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 1998-2008.

Nama Teten mencuat ketika Indonesia Corruption Watch (ICW), yang dipimpinnya, membongkar kasus suap yang melibatkan Jaksa Agung (saat itu) Andi M Ghalib pada masa pemerintahan BJ Habibie.

Inilah pertama kalinya dalam sejarah sebuah lembaga seperti ICW bisa memaksa seorang pejabat tinggi negara turun dari jabatannya. (2)

Pada 2015, Teten Masduki diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan.

Namun awal 2018, posisi Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan digantikan oleh Moeldoko.

Setelah itu, Teten Masduki digeser untuk menduduki jabatan sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden.

Hingga akhir pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019, Teten menjabat sebagai koordinator Staf Khusus Presiden. 

Riwayat Karier

Staf peneliti pada Institut Studi dan Informasi Hak Asasi Manusia (1978-1989)

Kepala Litbang Serikat Buruh Merdeka Setiakawan (1989-1990)

Kepala Divisi Perburuhan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI; 1990-2000)

Koordinator Forum Solidaritas Buruh (1992-1993)

Koordinator Konsorsium Pembaruan Hukum Perburuhan (1996-1998)

Ketua Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (1998-2008)

Anggota Ombudsman Nasional (2000 – sekarang)

Sekretaris Jenderal Transparency International chapter Indonesia (2009-sekarang)

Penghargaan

Suardi Tasrif Award 1999

Alumni Berprestasi IKIP Bandung 2000

Penghargaan Ramon Magsaysay, 2005.

Profil Azwar Anas

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas bakal dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (7/9/2022).

Upacara pelantikan Azwar bakal dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 13.30 WIB.

Azwar yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat rekan satu partai, Tjahjo Kumolo, yang wafat pada 1 Juli 2022.

Posisi Menpan-RB definitif sudah kosong selama lebih dari dua bulan setelah Tjahjo wafat.

Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai pelaksana tugas Menpan-RB selama posisi itu belum diisi.

Profil Abdullah Azwar Anas

Azwar lahir di Banyuwangi pada 6 Agustus 1973.

Sejak kecil, dia dibesarkan di lingkungan pesantren.

Saat kuliah, Azwar bahkan pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).

Ia juga sempat berkuliah di dua universtas berbeda dalam waktu yang bersamaan, yaitu Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1994-1999) dan Fakultas Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta (1992-1998).

Lalu, Azwar Anas menempuh pendidikan masternya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI pada 2002 dan lulus pada 2005.

Karier politik Azwar dimulai pada 1997.

Saat itu dia menjadi anggota termuda Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari utusan golongan.

Azwar kemudian sempat bergabung menjadi anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2001 dan menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKB.

Pada 2004, Azwar Anas berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III.

Dia kembali menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2009, tetapi tidak lolos. Setahun kemudian, Azwar mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi.

Dia dan pasangannya, Yusuf Widyatmoko, terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi periode 2010-2015.

Pasangan petahana itu kembali maju dalam Pilkada Banyuwangi 2015 dan menang sehingga melanjutkan masa kepemimpinan yang kedua.

Azwar juga pernah diajak oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk berpasangan dalam Pilkada Jawa Timur.

Namun, Azwar memutuskan mengundurkan diri.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kemudian melantik Azwar menjadi kepala LKPP pada 13 Januari 2022.

Nama Azwar juga sempat masuk dalam bursa calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama sejumlah tokoh lain.

Namun, Presiden Joko Widodo memutuskan mengangkat Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Profil Bintang Puspayoga

I Gusti Ayu Bintang Darmawati adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dia juga dikenal sebagai Bintang Puspayoga karena menikah dengan politisi Indonesia Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang menjabat dari 2014 hingga 2019.

Bintang Puspayoga menjadi Menteri PPPA sejak Oktober 2019.

Melansir Wikipedia, dirinya mengawali karier dengan mengikuti ajang Puteri Indonesia 1992 mewakili Provinsi Bali dan berhasil meraih Juara Harapan 2.

Bintang Puspayoga juga dikenal sebagai atlet tenis meja.

Ia pernah menjuarai Kejuaraan Tenis Meja PB Perwosi Oktober 2010 di GOR Sumantri Brojonegoro, Jakarta dan diangkat menjadi Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Provinsi Bali periode 2010-2014.

Berikut riwayat pengalaman kerja dan organisasi Bintang Pusapayoga, dikutip dari ppid.kemenpppa.go.id.

Pengalaman Kerja

- Kepala Seksi Purbakala dan Museum pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung

- Kepala Seksi Pengembangan Warisan Budaya pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung

- InspekturPembantu Wilayah III pada Isnpektorat Kota Denpasar

- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan

- PNS Pemkot Denpasar

- Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Denpasar

- Staf Khusus di Lembaga Fungsional Umum pada Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM

- Asisten II (Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar)

Riwayat Organisasi

- Ketua Gatriwara (1999-2000)

- Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar (2000-2008)

- Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali (2008 - 2013)

- Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali (2012-sekarang)

- Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Provinsi Bali (2010 - 2019)

- Penasehat DWP Kementerian Koperasi dan UKM

- Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas)

- Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK)

- Ketua Bidang II Tim Penggerak PKK Pusat

Profil Basuki Hadimuljono

DR. Ir. Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 5 November 1954.

Merupakan anak keempat dari delapan bersaudara.

Ayah Basuki Hadimuljono merupakan seorang tentara Angkatan Darat.

Oleh karena itu, Basuki kecil sering berpindah tempat tinggal mengikuti tugas sang ayah.

Basuki menikah dengan Kartika Nuriani dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Neil Andika, Dewi Mahamiani, dan Dira Mediani.

Kini, Basuki menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dilantik pada 27 Oktober 2014 dan menjadi bagian dari Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla. (1)

Basuki menyelesaikan pendidikan dasar di Palembang dan sempat menjalani pendidikan SMP di kota tersebut.

Kala itu, Basuki harus pindah dan menyelesaikan SMP di Papua.

Hal yang sama juga dialami Basuki ketika duduk di bangku SMA.

Sempat bersekolah di Papua, Basuki justru menamatkan SMA di Surabaya.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Basuki hijrah ke Yogyakarta dan melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada.

Kala itu, Basuki mengambil jurusan geologi dan berhasil meraih gelar insinyur pada usia 25 tahun.

Mengawali karier sebagai insinyur dengan bekerja menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum.

Setelah bekerja cukup lama, Basuki mendapat beasiswa dan berkesempatan melanjutkan jenjang magister dan doktor di Colorado State University, Amerika Serikat.

Basuki berhasil meraih gelar master pada usia 35 tahun.

Tiga tahun berikutnya, tepatnya di usia 38 tahun, Basuki berhasil meraih gelar doktor di Colorado. (2)

Setelah menyelesaikan studi, Basuki kembali bertugas sebagai PNS.

Basuki pernah dinobatkan sebagai pegawai teladan Departemen Pekerjaan Umum pada usia 41 tahun.

Pada usia 51 tahun, Basuki menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Kariernya terus meningkat.

Setelah itu, Basuki menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

Puncaknya, Basuki didapuk sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang di Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Basuki diminta menjadi tim penanggulangan lumpur Lapindo.

Selain itu, berbagai tugas lapangan pernah diemban oleh Basuki.

Tugas-tugas tersebut mampu diselesaikan dengan baik.

Basuki memasuki masa pensiun setelah bekerja sebagai PNS selama lebih dari 31 tahun.

Selepas itu, Basuki justru ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. 

Karier

Proyek Pengembangan Air Tanah Jawa Tengah (1981-1984)

Proyek Pengembangan Air Tanah Nusa Tenggara Timur (1985-1993)

Pimpro Induk Pengelolaan Wilayah Sungai (PWS) Ciliwung Cisadane (2000-2001)

Direktur Wilayah Tengah, Ditjen Sumber Daya Air (2001-2002)

Kepala Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal (2002-2003)

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (2003-2005)

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (2005-2007)

Inspektur Jenderal (2007-2013)

Direktur Jenderal Penataan Ruang (2013-2014)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2014-Sekarang)

Keanggotaan Organisasi Profesi

Anggota Dewan Pakar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) (2005 – Sekarang)

Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) (2008 – Sekarang)

Ketua BSA Himpunan Ahli Teknik Hidrolik (HATHI)

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Commision on Irrigation and Drainase – Indonesia (2007 – Sekarang)

Presiden Network for Asia River Basin Organization (NARBO) (2003-2005,2005-2007)

Senior Advisor Network for Asia River Basin Organization (NARBO) (2007-sekarang)

Ketua Umum Keluarga Alumni Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (KATGAMA) (2005 – 2007)

Vice President International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) (2013 – 2015)

Ketua Umum Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) (2015 – Sekarang)

Ketua Umum Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) (2017 – Sekarang)

Tugas Khusus Nasional

Deputi Operasi Pengembangan Lahan Gambut (PLG ) 1 Juta hektar di Kalimantan Tengah (1997 – 1998)

Ketua Kelompok Kerja SDA Rehabilitasi Pasca Tsunami Aceh (2004 - 2005)

Ketua Tim Independen Penanggulangan Kerusakan Jalan Tol Purbaleunyi (2006)

Anggota Tim Nasional Penanggulangan Kerawanan Pangan Yahukimo – Papua (2006)

Ketua Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (2006 - 2007)

Penanggung Jawab Infrastruktur Asian Games 2018 (2015 - 2018) (3)

Piagam Penghargaan Pegawai Teladan Departemen Pekerjaan Umum (1995)

Penghargaan Dharma Widya Argya Dalam Menyumbangkan Ilmu Pengetahuan Untuk Kemanusiaan di Bidang Kebencanaan (2015)

Penghargaan The Asean Federation of Engineering Organization (AFEO) (2016)

International Lifetime Contribution Award dari Japan Society of Civil Engineering (JSCE) (2017)

Perekayasa Utama Kehormatan (PUK) Bidang Infrastruktur dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) (2017)

Ganesha Praja Manggala Bakti Adiutama dari Institut Teknologi Bandung (ITB) (2017)

Penghargaan Tokoh Perubahan dari Republika (2018)

Bintang Bhayangkara Utama dari Kepolisian Republik Indonesia (2018)

Anugrah Herman Johannes Award dari Universitas Gadjah Mada (2018) (3)

Kini, Basuki Hadimuljono menjabat sebagai Menteri PUPR.

Adapun tugas Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kementerian PUPR memiliki fungsi sebagai berikut:

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan infrastruktur, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi.

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat.

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah.

Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perrrmahan rakyat.

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.  

Nama: DR. Ir. Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc
Lahir: Surakarta, jawa Tengah, 5 November 1954
Istri: Kartika Nuriani
Anak: Neil Andika, Dewi Mahamiani dan Dira Mediani

Dikenal Sebagai: Menteri PUPR. (*)