Demokrasi Indonesia Berjalan Mundur, Saatnya Melawan!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Demokrasi berjalan mundur.

Bukti nyatanya dengan mengubah konstitusi demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024.

Wali Kota Solo itu maju mendampingi calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Peneliti ACC Sulawesi, Ali Asrawi, dalam Focus Group Discussion (FGD) Aliansi Demokrasi untuk Pemilu Adil dan Bermartabat (ADAB) Sulsel di Kantor Harian Tribun Timur Makassar, Jl Cendrawasih, Sabtu (10/2/2024).

Lawan Kecurangan Pemilu Wujudkan Pemilu Bermartabat menjadi tema diskusi oleh Lapar Sulsel, JPPR Sulsel, Netfid Sulsel, Walhi Sulsel, dan Gardu Pemilu.

Ali mengaku prihatin melihat kecurangan pemilu yang sudah nampak sejak awal dimulainya pesta demokrasi.

Selain mengubah konstitusi, keputusan bahwa menteri hingga kepala daerah bisa tidak mundur dari jabatan saat ikut kontestasi politik 5 tahun sekali.

“Dari awal sudah banyak sekali pelanggaran, meloloskan legislasi yang cukup membahayakan. Kalau melihat demokrasi saat ini. Kita sudah jauh berjalan mundur,” kata Ali.

“Setelah anak presiden masuk jadi cawapres lalu presiden boleh kampanye, kepala daerah tidak mundur, menteri juga tidak mundur,” Ali menambahkan.

Ia menilai sistem demokrasi yang diusung setelah demokrasi sudah jauh mundur.

Saat ini, Indonesia harus mulai lagi dari awal ketika ingin memperbaiki demokrasi.

“Membangun (demokrasi) hal yang dibangun pascareformasi, kita harus memulai ulang dari awal didukung political will dan desakan masyarakat,” ujarnya.

Dengan upaya itu, lembaga negara kini bekerja untuk seseorang. Sehingga, kontestasi pilpres dinilai perlu terus dikawal dan diperhatikan.

“Paling bahaya Pilpres, paling massif perangkat dan keuangan negara disitu. Saya pernah liat banyak fakta disandera hak demokrasi dalam bansos, BPJS karena persoalan itu perbedaan pemilihan,” jelasnya.

Ali menambahkan, bantuan sosial rawan menjadi alat untuk pemenangan dalam kecurangan pemilu.