Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Diskusi Pemilu 2024

Pelanggaran Pemilu Kian Berbahaya, ACC Sulawesi Nilai Demokrasi Indonesia Harus Mulai dari Awal Lagi

Ai sapaannya, melihat kecurangan pemilu sudah nampak sejak awal dimulainya pesta demokrasi.

|
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Sudirman
Ist
Peneliti ACC Sulawesi Ali Asrawi dalam Focus Group Discussion (FGD) Aliansi Demokrasi untuk Pemilu Adil dan Bermartabat (ADAB) Sulawesi Selatan di Kantor Tribun Timur, Sabtu (10/2/2024). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi turut menyuarakan keprihatinan kontestasi pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Peneliti ACC Sulawesi Ali Asrawi dalam Focus Group Discussion (FGD) Aliansi Demokrasi untuk Pemilu Adil dan Bermartabat (ADAB) Sulawesi Selatan di Kantor Tribun Timur, Sabtu (10/2/2024).

Diskusi ini mengangkat tema "Lawan Kecurangan Pemilu Wujudkan Pemilu Bermartabat"

Ai sapaannya, melihat kecurangan pemilu sudah nampak sejak awal dimulainya pesta demokrasi.

Bukti nyatanya dengan mengubah konstitusi demi meloloskan salah satu calon wakil presiden.

Kemudian ditambah dengan keputusan bahwa Menteri hingga kepala daerah bisa tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat ikut kontestasi politik.

"Dari awal sudah banyak sekali pelanggaran, meloloskan legislasi yang cukup membahayakan. Kalau melihat demokrasi saat ini. Kita sudah jauh berjalan mundur," jelas Ai.

"Setelah anak presiden masuk jadi cawapres lalu presiden boleh kampanye, kepala daerah tidak mundur, menteri juga tidak mundur," lanjutnya

Sistem demokrasi yang diusung pasca demokrasi dinilai sudah jauh mundur.

Saat ini, Indonesia disebutnya harus kembali mulai dari awal ketika ingin memperbaiki demokrasi.

"Membangun (demokrasi) hal yang dibangun pasca reformasi, kita harus memulai ulang dari awal didukung political will dan desakan masyarakat," kata Ai.

Dengan upaya tersebut, lembaga negara dinilai kini bekerja untuk seseorang saja.

Sehingga kontestasi Pilpres dinilai perlu terus dikawal dan diperhatikan.

"Yang paling bahaya Pilpres, paling massif perangkat dan keuangan negara disitu. Saya pernah liat banyak fakta disandera hak demokrasi dalam bansos, BPJS karena persoalan itu perbedaan pemilihan," jelas Ai.

Bansos dinilai rawan menjadi alat untuk pemenangan dalam kecurangan pemilu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved