Aturan Naik Pangkat PNS, Mengapa Sejumlah ASN Mengadu ke DPRD?
Anggota DPRD Sulsel Mizar Roem mendorong Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dan BKD menurunkan tim evaluasi untuk ASN yang layak naik pangkat
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Anggota DPRD Sulsel Mizar Roem mendorong Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dan BKD menurunkan tim evaluasi untuk ASN yang layak naik pangkat.
Hal itu disampaikan Mizar Roem menanggapi keluhan ASN lambat naik pangkat.
Mizar menilai, kenaikan pangkat adalah hak bagi ASN berpretasi kerja dan telah menjalani pengabdian sesuai ketenduan.
"Kita berharap BKD Suslel tidak menunggu laporan pimpinan OPD, tetapi harus melakukan pengecekan ASN langsung di OPD masing-masing," kata Mizar Roem kepada wartawan Kamis (18/1/2024).
Beberapa ASN mengaku tidak mendapat kenaikan pangkat.
Anggota DPRD Sulsel Fraksi Nasdem, Mizar Roem, mengungkapkan, sejumlah staf OPD harusnya sudah mendapat kenaikan pangkat.
Namun hingga kini kenaikan pangkat belum tertunda.
"Kita menduga ada indikasi pimpinan OPD tidak bertindak profesional melaporkan dan memproses kenaikan pangkat pegawainya ke BKD, akhirnya ASN yang jadi korban. Inikan kasihan," kata Mizar Roem.
Mizar curiga ada tendensi pribadi kepala OPD kepada bawahannya sehingga tidak memproses kenaikan pangkat tersebut.
Ia berharap Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin membentuk tim untuk menelurusi hal ini.
Menurutnya, kepala OPD harus diberi sanksi jika terbukti tidak bertindak profesional.
"Ini tidak boleh dibiarkan, para staf itu kan adalah pelayan masyarakat, mereka selama ini mengabdi dengan baik tapi haknya tidak diberikan," kata Mizar.
"Kita berharap Pak Pj Gubernur dan BKD turun tangan agar ini tidak terjadi lagi ke depan," ujar Mizar.
Mizar merupakan politisi berlatar birokrat.
Sebelum masuk politik, ia pernah mengabdi sebagai ASN Pemprov Sulsel.
| Bahlil Lahadalia Diperintahkan Cabung IUP, Safri: Cabut IUP Mudah, Pulihkan Alam Sulit |
|
|---|
| Legislator Ray Suryadi Puji Gebrakan Appi Bangun Jembatan Barombong |
|
|---|
| Tolak Conch, Aktivis Walk Out dari RDP DPRD Barru: Tak Ada Investasi Boleh Tumbuh di Lahan Ilegal |
|
|---|
| Layanan Publik Dikecualikan dari WFH, Aktivitas MPP Makassar Normal |
|
|---|
| WFH Jumat Tak Berlaku di Wajo, Bupati Masih Kaji |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Ilustrasi-ASN-dan-anggota-DPRD-Sulsel-Mizar-Roem-32.jpg)