Sekda Takalar Dituding Tak Netral

TRIBUN-TIMUR.COM - Kuasa hukum tim pemenangan daerah (TPD) pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) Sulawesi Selatan, melaporkan Sekda Takalar, Muhammad Hasbi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel.

Muhammad Hasbi sebagai ASN, dinilai tidak netral.

Laporan disampaikan oleh Kuasa Hukum TPD AMIN Sulsel, Tajuddin Rahman, Selasa (16/1) siang.

Selain TPD AMIN, tim pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, juga berniat melaporkan Muhammad Hasbi ke Bawaslu Sulsel.

Pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk protes atas beredarnya video pendek di media sosial.

Video berdurasi satu menit tersebut memperlihatkan Muhammad Hasbi membahas peluang anak Jokowi, Gibran Rakabuming menang Pilpres di depan para guru-guru.

Pertemuan antara Sekda Takalar dan para guru berlangsung di Museum Daerah Balla Lompoa Kabupaten Takalar pada Rabu, 10 Januari 2024.

Dalam video tersebut, Hasbi menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan pengangkatan CPNS bagi tenaga pengajar.

Program itu akan dilanjutkan capres-cawapres nomor urut 2 jika terpilih pada Pilpres 2024.

"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang," kata Muhammad Hasbi dalam video tersebut.

Tidak dijelaskan siapa anak yang dimaksud dalam narasi yang disampaikan Muhammad Hasbi.

Namun, diduga mengarah ke pasangan capres dan cawapres nomor urut dua.

Pasalnya, cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung Presiden Jokowidodo.

Di dalam video itu, Hasbi juga terdengar mengeluhkan kesulitannya mencari dana menggajji guru PPPK.

Pasalnya, dana dari Pemerintah Kabupaten Takalar sangat minim.

"Setengah mati ini kami mencari dimana belanja untuk penggajian PPPK. Jadi kita bersyukur sekali ini Takalar pro kepada PPPK yang ada tapi mohon maaf yang belum terangkat tunggu pengangkatan CPNS," ungkapnya.

Hasbi menuturkan bahwa pengangkatan PPPK ini dirinya tidak mau menambah beban APBD.

"Kita tidak mau menambah beban APBD, kita mau APBN dari pusat bertambah untuk penggajian PPPK," pungkasnya.

Melanggar UU

Tim Kuasa Hukum AMIN Sulsel, Tajuddin Rahman mengatakan, apa yang dilakukan oleh Sekda Takalar tersebut dianggap melanggar UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 282 dan 283 tentang larangan ASN terlibat baik langsung maupun tidak langsung.

Menurutnya, pelanggaran ketidaknetralan seorang Sekda Takalar sangatlah jelas dari video tersebut.

"Kata apresiasi ini di dalam KBBI artinya penghargaan, tapi dalam praktek politik di Indonesia perkataan atau pernyataan itu diartikan sebagai mendukung," ungkapnya.

"Itu juga dapat mempengaruhi kepada orang agar memilih oran yg dimaksud," tambah dia.

Adapun kata Tajuddin, pernyataan Sekda Takalar mengenai klarifikasi tentang videonya di potong-potong tak ada hubungannya.

Karena perkataan dari Sekda Takalar, kata Tajuddin, jika ingin diangkat menjadi PNS harus memberi apresiasi kepada anak Presiden RI Joko Widodo.

"Artinya kan kalau sederhananya bahasa rakyatnya kalau mau ya pilih anaknya Jokowi, sama saja bahasa kasarnya pilih nomor dua," ujarnya.

Lebih jauh, Tajuddin menjelaskan, saat TPD AMIN Sulsel melapor mereka ingin bersamaan dengan TPD Ganjar-Mahfud.

Namun hal itu tidak kesampaian karena berkas dari TPD Ganjar-Mahfud Sulsel belum sepenuhnya kelar dan rampung.

"Kalau saya sudah sejak tadi malam sudah saya kerja, kita sudah menghubungi orang di bawaslu, selesai makan siang kita sudah disana," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengaku telah meminta ke Bawaslu Takalar untuk menelusuri dugaan pelanggaran netralitas ASN di Takalar.

"Iya, tadi saya koordinasi dengan Bawaslu Takalar, katanya mereka saat ini sudah melakukan penelusuran," kata Saiful, Senin (15/1).

Saiful mengatakan bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti netralitas ASN untuk dugaan pelanggaran Pemilu.

"Netralitasnya sudah kita lihat (videonya), tinggal teman-teman (Bawaslu Takalar) lanjutkan," ujarnya.

Lalu apakah ada unsur pelanggaran dalam kasus ini? Saiful mengatakan, belum bisa memberikan keputusan karena masih dalam penelusuran Bawaslu Takalar.

Namun jika ada unsur pelanggaran, maka akan ada tahapannya dan dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Kita lihat dulu posisi kasusnya bagaimana. Apakah menguntungkan pasangan calon lain atau tidak," ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Bawaslu Takalar, Nellyati mengatakan pihaknya akan melakukan penelusuran terkait video tersebut.

"Viral video dugaan tidak netralnya Sekda Takalar selaku ASN dan dugaan berkampanye merupakan informasi awal," katanya, Senin (15/1).

Dia mengaku pihaknya akan memastikan prosesnya sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami akan melakukan penelusuran terhadap video tersebut dan memastikan prosesnya sesuai peraturan perundang-undangan," tambahnya.

Sekda Membantah

Sekda Takalar yang dikonfirmasi mengenai video tersebut membantah dirinya berkampanye untuk pasangan calon tertentu.

Hasbi mengatakan ia tak mengajak para guru yang hadir pada acara Rembuk Guru di Takalar untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu.

"Tidak ada ajakan memilih pasangan calon ataupun menyampaikan visi misi paslon. Yang saya sampaikan adalah program presiden," kata Hasbi.

Hasbi menjelaskan bagaimana peristiwa ini kemudian viral karena dianggap mengkampanyekan pasangan Capres tertentu.

Dia bilang peristiwa terjadi pada 10 Januari 2023 saat acara Rembuk Guru Kabupaten Takalar. Dia bicara memberikan sambutan.

"Seluruh guru hadir, baik guru PNS, PPPK dan honorer. Ada tanya jawab di situ yang kemudian berkembang menjadi diskusi." kata Hasbi.

Salah satu poin diskusi, kata dia, para guru honorer mempertanyakan kebijakan pemerintah yang belum mengangkat mereka menjadi PPPK padahal sudah mengabdi bertahun-tahun.

Hasbi mengaku dari pertanyaan itu dirinya kemudian mengutip pernyataan presiden yang ingin mengangkat jutaan CPNS.

Ia juga menegaskan ada pihak yang memenggal diskusi itu secara utuh dan menyayangkan kesalahpahaman dari seluruh elemen masyarakat.

"Jadi saya menyesalkan peristiwa ini. Jika Anda hadir langsung, maka akan paham alur diskusi itu. Rasanya Ada tangan-tangan jahat yang mencoba merusak stabilitas daerah ini pada tahun politik 2024. Kita semua sudah mengikuti deklarasi netralitas ASN," ujar Hasbi.