Sekda Takalar Dituding Tak Netral

"Setengah mati ini kami mencari dimana belanja untuk penggajian PPPK. Jadi kita bersyukur sekali ini Takalar pro kepada PPPK yang ada tapi mohon maaf yang belum terangkat tunggu pengangkatan CPNS," ungkapnya.

Hasbi menuturkan bahwa pengangkatan PPPK ini dirinya tidak mau menambah beban APBD.

"Kita tidak mau menambah beban APBD, kita mau APBN dari pusat bertambah untuk penggajian PPPK," pungkasnya.

Melanggar UU

Tim Kuasa Hukum AMIN Sulsel, Tajuddin Rahman mengatakan, apa yang dilakukan oleh Sekda Takalar tersebut dianggap melanggar UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 282 dan 283 tentang larangan ASN terlibat baik langsung maupun tidak langsung.

Menurutnya, pelanggaran ketidaknetralan seorang Sekda Takalar sangatlah jelas dari video tersebut.

"Kata apresiasi ini di dalam KBBI artinya penghargaan, tapi dalam praktek politik di Indonesia perkataan atau pernyataan itu diartikan sebagai mendukung," ungkapnya.

"Itu juga dapat mempengaruhi kepada orang agar memilih oran yg dimaksud," tambah dia.

Adapun kata Tajuddin, pernyataan Sekda Takalar mengenai klarifikasi tentang videonya di potong-potong tak ada hubungannya.

Karena perkataan dari Sekda Takalar, kata Tajuddin, jika ingin diangkat menjadi PNS harus memberi apresiasi kepada anak Presiden RI Joko Widodo.

"Artinya kan kalau sederhananya bahasa rakyatnya kalau mau ya pilih anaknya Jokowi, sama saja bahasa kasarnya pilih nomor dua," ujarnya.

Lebih jauh, Tajuddin menjelaskan, saat TPD AMIN Sulsel melapor mereka ingin bersamaan dengan TPD Ganjar-Mahfud.

Namun hal itu tidak kesampaian karena berkas dari TPD Ganjar-Mahfud Sulsel belum sepenuhnya kelar dan rampung.

"Kalau saya sudah sejak tadi malam sudah saya kerja, kita sudah menghubungi orang di bawaslu, selesai makan siang kita sudah disana," jelasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengaku telah meminta ke Bawaslu Takalar untuk menelusuri dugaan pelanggaran netralitas ASN di Takalar.