Rapat Bamus DPRD Luwu Diwarnai Aksi Walk Out, Ada Apa?
Sebanyak 5 fraksi menolak dan mengusulkan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 dibahas ulang.
Penulis: Muh. Sauki Maulana | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Suasana rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada Jumat (10/11/2023), diwarnai oleh aksi walk out dari sejumlah anggota dewan.
Sebanyak 5 fraksi menolak dan mengusulkan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 dibahas ulang.
Rapat yang berlangsung di Gedung Musyawarah, Kantor DPRD Luwu, tersebut terjadi ketegangan.
Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN), Yani Mulake, mengungkapkan bahwa mekanisme pembahasan RAPBD 2024 dilaksanakan dengan tergesa-gesa, padahal masih ada waktu hingga tanggal 30 November 2024.
Menurut Yani, pembahasan RAPBD 2024 dilakukan secara singkat, meskipun Badan Anggar (Banggar) masih memiliki waktu hingga tanggal 30 November 2023 untuk memberikan persetujuan.
"Rapat RAPBD Pokok 2024 ini dilaksanakan secara terburu-buru. Padahal, persetujuan dari Badan Anggar masih ada waktu hingga tanggal 30 November 2023," ungkap Yani pada Senin (13/11/2023).
Fraksi PAN sejak awal telah menyampaikan ketidaksetujuan mereka, menyatakan bahwa pembahasan yang telah dilakukan tidak memenuhi unsur perundang-undangan yang berlaku, sehingga mereka meminta untuk membahas ulang RAPBD.
Yani menambahkan bahwa keanehan lainnya terjadi saat RAPBD 2024 tidak dibahas di tingkat komisi seperti seharusnya.
"Seharusnya, rancangan APBD itu dibahas terlebih dahulu di tingkat komisi, kemudian ke Banggar, dan baru setelah itu mendapatkan persetujuan bersama. Tidak perlu terburu-buru, karena masih ada waktu yang cukup panjang," jelasnya.
Tidak hanya Fraksi PAN, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Andi Admiral Kaddiraja, juga menegaskan bahwa RAPBD 2024 harus dibahas ulang mengingat sejumlah agenda yang terkesan dipercepat.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan tetap teguh pada pendirian kami untuk meminta kembali pembahasan, sesuai dengan tahapan yang seharusnya berlaku," ujar Andi Admiral Kaddiraja.
Dalam aksi walk out tersebut, anggota dewan yang turut serta adalah Muhammad Yani Mulake dari Fraksi PAN, Andi Admiral dari Fraksi PDI Perjuangan, Rizal Rahmat dari Fraksi Gerindra, dan H Muliadi dari Fraksi Perindo
| Supratman Soal Usulan Relokasi Gedung DRPD: Tidak Ada Masalah Buat Kami jika Dipindahkan |
|
|---|
| Warga Nilai Relokasi Kantor DPRD Makassar Hanya Boros Anggaran |
|
|---|
| Pengamat UIN: Gedung DPRD Makassar Tidak Lagi Representatif, Biringkanaya-Tamalanrea Opsi Lokasi |
|
|---|
| Banyak Kepala OPD Absen di Penyampaian Hasil Reses, Ketua DPRD Sulsel Geram |
|
|---|
| UT Makassar Jajaki Kerja Sama dengan DPRD Gowa, Fokus Program RPL dan Beasiswa Mahasiswa |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.