400 ASN Pemprov Nonjob, DPRD Segera Panggil Kepala BKD Sulsel

Kasus Non job dan demosi pegawai di lingkup Pemprov Sulsel masih memanas.

Kali ini, beberapa ASN yang mengalami non job dan demosi kembali ke kantor DPRD Sulsel untuk menyatakan pernyataan mereka.
Perwakilan ASN nonjob, Aruddini mengatakan, sudah menyampaikan pandangan umum kepada Komisi A DPRD Sulsel.

"Alhamdulillah ada semua tadi anggota Komisi A. Ada juga dari Ketua Fraksi PAN (Syamsuddin Karlos)," katanya saat ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Rabu (27/9/2023).

Adapun kata dia, DPRD Sulsel sudah merespon dengan baik terkait penyampaian mereka.

"Adapun tadi hasilnya, ini akan menjadi sebuah bahan rujukan (untuk) melahirkan rekomendasi untuk disampaikan ke Pimpinan DPRD Sulsel,"ungkapnya.

Bahkan, kata Aruddini, bahan yang menjadi rujukan mereka ke ketua DPRD Sulsel sudah cukup jelas diterimanya.

"Bahan untuk keluar menjadi rekomendasi tadi, hasil diskusi laporan kami, saya kira cukup detail,"jelasnya.

"Untuk dijadikan bahan rujukan kepada Pimpinan (DPRD Sulsel). Dalam hal ini untuk Pj Gubernur, pimpina terkait di tingkat Pusat,"ujarnya

Diapun berharap agar persoalan tersebut tidak memakan waktu yang lama.

"Kami jangan sampai terlalu bias kemana-mana. Padahal kami dapat gaji, tapi tidak bekerja. Itu lebih rugi lagi,"harapnya.

Sebelumnya, 400 pejabat di lingkup Pemprov Sulsel terkena non job dan demosi tanpa adanya peringatan terlebih dahulu.

Mereka yang terkena sudah melaporkan hal tersebut ke KASN, BKN, dan Kemendagri.

Nurdin Halid Menanggapi

Wakil Ketua Umum DPP Golkar AM Nurdin Halid mendorong anggota fraksi beringin rindang di DPRD Sulsel menggunakan hak bertanya kepada Gubernur Sulsel alasan 400 ASN Pemprov Sulsel dinonjobkan.

Hal itu disampaikan Nurdin Halid menanggapi ribut-ribut 400 ASN Pemprov Sulsel dinonjobkan di hari-hari terakhir pemerintahan Gubernur Sulsel sebelumnya Andi Sudirman Sulaiman.