Mahasiswa Unismuh Tolak Kenaikan Tunjangan Anggota DPR Rp3 Juta / Hari

TRIBUN-TIMUR.COM - Aliansi Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (26/8/2025)).

Aksi ini menjadi wadah penyampaian kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat “Rakyat Menjerit, DPR Bukan Lagi Solusi”.

Mereka mulai berkumpul sejak pukul 15.00 WITA di gerbang utama kampus Unismuh sebelum bergerak menuju DPRD Sulsel.

Mereka menyoroti berbagai kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dianggap merugikan masyarakat, terutama keputusan DPR RI.

Salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR sebesar Rp3 juta per hari.

“Wacana kenaikan tunjangan itu sangat tidak relevan di tengah kesulitan ekonomi rakyat, apalagi harga kebutuhan pokok dan pajak terus naik,” tegas Awal Syam, Ketua BEM FEB Unismuh sekaligus koordinator lapangan aksi.

Selain menyoroti soal tunjangan, para mahasiswa juga mendesak DPR untuk kembali pada khittah perjuangan sebagai lembaga legislatif yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar melayani kepentingan elit politik.

Dalam orasi lainnya, Muhammad Ilham menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurutnya, sejumlah pasal dalam rancangan tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi serta mengancam demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Massa aksi sempat diterima di ruang Aspirasi DPRD Sulsel.

Namun, mereka menilai respons anggota dewan belum memberikan kepastian atas tuntutan yang disampaikan.

Pihak DPRD hanya memastikan akan meneruskan aspirasi mahasiswa tersebut ke DPR RI.

Para demonstran yang mengenakan almamater berharap suara mereka benar-benar sampai ke pusat dan diperhatikan secara serius.

Bagi mereka, aksi ini adalah bentuk tanggung jawab mahasiswa untuk terus mengawal demokrasi dan mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan kepentingan rakyat.