400 ASN Pemprov Nonjob, DPRD Segera Panggil Kepala BKD Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPRD Sulsel akan memanggil BKD Sulsel erkait kisruh nonjob dan demosi yang dilakukan terhadap ASN.

Mereka juga menilai ada kejanggalan dalam non job dan demosi ASN dalam putusan yang di ambil Pemprov Sulsel.

Anggota DPRD Sulsel Syamsuddin Karlos mengatakan, rapat dengar pendapat sudah dilakukan DPRD Sulsel bersama perwakilan ASN yang dinon jobkan.

“Sementara komisi A panggil korbannya atau ASN yang demosi tidak sesuai dengan aturan karena banyak laporan kemarin kita dapat bahwa yang penggantinya itu tidak memiliki SK,” katanya, Kamis (29/9/2023).

Adapun kata Syamsuddin Karlos, DPRD akan memanggil BKD dalam rapat selanjutnya untuk mempertanyakan terkait kejanggalan tersebut.

“Kita akan panggil BKD Sulsel, kita akan panggil komisi ASN, setelah kita panggil semua maka kita akan mengambil keputusan untuk direkomendasikan ketingkat lebih tinggi,” katanya.

Anggota Komisi A DPRD Sulsel ini mengaku terdapat beberapa kisruh dalam hal tersebut.

“Kemarin itu lucu-lucu (saat RDP) dan kita sudah melihat ada memang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada mutasi 4 September itu,” ujarnya.

“Tidak sesuai dengan mekanisme sebagai mana yang di atur dalam peraturan ASN itu,” ujarnya.

Apalagi kata ketua Fraksi PAN ini, proses mutasi tersebut sangat mempengaruhi kinerja dari setiap OPD yang ada.

“Karena kami melakukan rapat komisi dengan beberapa OPD (beberapa waktu lalu) ketika ditanya SKPD itu banyak yang tidak tau, selalu mengatakan dia baru,” jelasnya.

Hal tersebut menurutnya tidak membantu DPRD Sulsel dalam menjalankan tugasnya.

“Jadi ini termasuk tidak memperlancar tugas dan DPR mengangg bahwa ASN ini tidak beroperasi dengan baik,” kata Syamsuddin.

Diketahui, sebanyak 400 lebih ASN lingkup Pemprov Sulsel sudah di non jobkan di era Gubernur Sulsel sebelumnya.

ASN Pemprov Nonjob