Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

8 Kecamatan Krisis Air Bersih, Dinas PU Anggarkan Rp12 Miliar Buat 15 Sumur Bor di Makassar

Tahun ini Dinas PU memprogramkan pengadaan 15 sistem penyediaan air diberbagai titik di Kota Makassar dengan anggaran Rp12 miliar. 

Penulis: Siti Aminah | Editor: Sudirman
Tribun Timur/Siti Aminah
Warga di Kelurahan Tallo antre untuk mendapatkan bantuan air bersih gratis dari Pemerintah Kota Makassar, Selasa (26/9/2023). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar akan membuat sumur bor atau sarana air bersih di wilayah Kekeringan di Kota Makassar.

Tahun ini Dinas PU memprogramkan pengadaan 15 sistem penyediaan air diberbagai titik di Kota Makassar dengan anggaran Rp12 miliar. 

Satu sumur bor diestimasi menelan anggaran Rp900 juta. 

Hanya saja, sarana air bersih tersebut belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, padahal sekarang ini beberapa wilayah sedang dilanda kekeringan.

Kepala Dinas PU Makassar, Zuhaelsy Zubir mengatakan, dari 15 paket program terebut, 11 diantaranya sedang proses pengerjaan.

Baca juga: Warga Kelurahan Tallo Kesulitan Dapat Air Bersih Bantuan Jarang Datang

Dari 11 paket tersebut sembilan diantaranya berupa pengadaan sumur bor, satu paket adalah sarana air bersih yang dilakukan melalui opsi PDAM.

Sementara satu paket lagi dibuat dengan skema swakelola bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Paket opsi PDAM letaknya di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso. Sementara paket swakelola digemparkan di Pulau Bonetambung, Kecamatan Ujung Tanah," ucap Zuhaelsi Zubir, Rabu (27/9/2023).

Paket sarana air bersih yang ada di Pulau Bonetambung rencananya sudah akan diresmikan pada Oktober mendatang.

Untuk sembilan paket yang telah berkontrak, sementara saat ini sedang dalam pengerjaan konstruksi.

Cakupan jangkauannya tiap sumur bor menyasar 50 hingga 100 sambungan rumah (SR).

"Untuk sembilan yang sudah tender sementara pengerjaan konstruksi, jangkauannya bervariasi ada 50 SR, 100 SR, 80 SR, tergantung dari pemukiman warga di situ," jelesnya.

Proyek ini diharapkan bisa seleksi sesuai masa kontrak yakni 120 hari kerja hingga Desember.

Sementara empat proyek sarana air bersih lainnya akan dioptimalkan kata Helsi.

Empat paket tersebut sebelumnya telah mengalami gagal tender, hanya saja untuk mengulang tahapan tender lagi sudah tidak cukup waktunya, mengingat masa anggaran tersisa hanya tiga bulan lagi.

Rencananya, Dinas PU akan melakukan penunjukan langsung untuk empat paket tersebut mengingat kebutuhan akan sumur bor tersebut sangat mendesak.

Baca juga: Kemarau Panjang, Layanan Kesehatan di Makassar Sudah Kekurangan Air Bersih

"Empat unit itu tidak ditender ulang lagi karena saya rasa waktu tidak memungkinkan, tapi kita lakukan pengoptimalan dengan penunjukan langsung, sisa lanjutan dari itu akan kami lanjutkan dengan  skema e- catalog di tahun depan," jelasnya.

Dinas PU menggelontorkan anggaran Rp12 miliar untuk 15 titik sarana air bersih tersebut. 

Delapan Kecamatan di Makassar Krisis Air Bersih

Sebanyak delapan kecamatan di Makassar mengalami krisis air bersih.

Antara lain Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Ujung Tanah, Bontoala, Tallo, Panakkukang, Manggala, dan Makassar

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar Achmad Hendra Hakamuddin mengatakan, BPBD telah melakukan pendataan terhadap rumah-rumah terdampak.

Total ada 6.367 rumah yang terdampak krisis air bersih per tanggal 16 September. 

Antar lain 1.315 rumah di Kecamatan Biringkanaya, 1.400 rumah di Kecamatan Tamalanrea, 769 rumah di Kecamatan Ujung Tanah.

Selanjutnya 178 rumah di Kecamatan Bontoala, 2.392 rumah di Kecamatan Tallo dan 240 rumah di Kecamatan Panakkukang.

Lalu 30 rumah di Kecamatan Makassar, dan dan 43 rumah di Kecamatan Manggala. 

"Ada dua kecamatan tambahan, Makassar dan dan Manggala, terbanyak rumah yang mengalami kekeringan yaitu di Kecamatan Tallo dengan jumlah 2.392 rumah," ucap Achmad Hendra Hakamuddin.

Dari delapan kecamatan tersebut terdapat  41 keluruhan yang mengalami kekeringan.

Di Kecamatan Ujung Tanah ada delapan kelurahan yakni keluruhan Pattingalloang, Baru, Camba Berua, Gusung, Tamalabba, Ujung Tanah, Tabaringan, Totaka, Cambayya.

Kecamatan Tallo enam kelurahan antara lain Buloa, Kaluku Bodoa, Pannampu, Lembo, Rappokalling dan Tallo.

Selanjutnya Kecamatan Tamalanrea meliputi  enam kelurahan, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Kapasa, Kapasa Raya, Bira, dan Buntusu. 

Kecamatan Biringkanaya tujuh kelurahan terdampak antara lain Daya, Bakung, Katimbang, Sudiang, Sudiang Raya, Untia, Bulurokeng.

Kecamatan Panakkukang ada lima kelurahan terdampak, antara lain Sinrijala, Pampang, Tello Baru, Panaikang, dan Karuwisi Utara 

Lalu Kecamatan Bontoala sudah melebar ke tujuh kecamatan antara lain Bungaejaya, Parang Layang, Bontoala, Tompo Balang, Malimongan Baru, Bontoala Tua, dan Baraya. 

Sejauh ini, total ada 26.400 KK terdiri dari 87.738 jiwa yang telah menerima distribusi air bersih.

BPBD dan stakeholder terkait telah menyalurkan air bersih tersebut ke 312 titik distribusi.

"Biringkanaya ada 35 titik distribusi, Tamalanrea 35 titik distribusi, Tallo 61 titik distribusi, Ujung Tanah 108 titik distribusi, Panakkukang 45 titik distribusi, Bontoala 26 titik distribusi, serta Manggala dan Makassar masing-masing 1 titik," ulasnya.

Adapun jumlah liter air keseluruhan yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai 1.253.910 liter. 
 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved