Mantan Ketua DPRD Sulsel: Ini Momentum Tepat untuk Introspeksi Eksekutif dan Legislatif

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM -- Ketua DPRD Sulsel periode 2004-2007, Agus Arifin Nu'mang (62) mengaku sedih sekaligus terkejut dengan aksi pembakaran dua gedung parlemen dan kantor kejaksaan tinggi di Kota Makassar.

Menurutnya, eskalasi massa secara nasional dan merembet ke daerah ini juga momen berbenah. Baik di level eksekutif, legislatif, yudikatif dan rakyat. 

"Introspeksi. Momen merenung dan berbenah. Baik bagi pemimpin negeri dan daerah. Personal dan kelembagaan," ujar Agus saat dimintai tanggapan soal rangkaian akumulasi protes massa, Sabtu (30/8/2025).

Bagi mantan wakil gubernur dua periode ini, kerusakan gedung DPRD provinsi akan membekas dalam di batinnya.

Gedung berlantai 10 di sisi timur ruang paripurna itu diinisiasi dan dibangun di periodenya jabat wakil ketua DPRD dan Ketua DPRD Sulsel.

Baca juga: 67 Mobil dan 15 Motor Dilalap Api saat Kantor DPRD Makassar Dibakar, Kerugian Ditaksir Rp253 M

"Tower 10 Lantai DPRD Sulsel dibangun 9 bulan dengan biaya Rp 20 Miliar tahun 2005," ujarnya.

Dia menggunakan jasa kontraktor BUMN Pembangunan Perumahan. 

Awalnya gedung sebelah itu akan dibuatkan 1 legislator satu ruang. Belakangan, konsepnya berubah. 

Sejak parlemen provinsi berdiri 1966 hingga pemilu 2024 sudah ada 12 ketua DPRD.

Agus pimpinan ke-10, menggantikan Eddy Baramuli. Ide gedung 10 lantai digagas saat dia menjabat wakil ketua dan ketua Fraksi Golkar.

"Kalau gedung utama, gedung tua dibangun di era Pak Ahmad Lamo (1967-1976). Ketua DPRDnya almarhum R. Dg. Mangambung (1967-1972).Itu sepaket dengan gedung sekwan di belakang." ujar suami Prof Dr Majdah Muhyiddin Zain Msi ini. oooo

Seharusnya, tambah anggota DPRD Sulsel 3 periode ini, aksi protes berujung anarkisme bisa diantisipasi.

"Sejak sore sudah aksi blokade jalan. Ada waktu bagi pimpinan sektoral untuk koordinasi," ujar Agus menyinggung awal kerusuhan sepanjang Jumat (29/8/2025) malam hingga Sabtu pdini hari.

Mantan dosen Unhas ini memaklumi kemarahan warga. 

Himpitan ekonomi, perilaku, etika dan cara buruknya komunikasi aparat, anggota parlemen dan pejabat negara meluap jadi amarah destruktif.