Pemilu, Demokrasi, dan Suara Kawasan Timur Indonesia

Catatan dari Diskusi ICMI Sulsel seri ke-5
Oleh: Amir Muhiddin
Dosen Fisip Unismuh/Sekretaris Devisi Politik Pemerintahan ICMI Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM -- Isu terkait dengan “Kawasan Timur Indonesia”, selalu saja mucul setiap kali perhelatan politik dilaksanakan, terutama pada pemilihan presiden (Pilpres).

Pemilu kali ini, isu itupun muncul kembali dan dianggkat oeh ICMI Sul-Sel sebagai bahasan diskusi Mingggu (17/923) melalui zoom meeting.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Devisi Politik dan Pemerintahan seri ke 5 ini dipandu oleh moderator Dr. Basti Tentteng, psikolog Universitas Negereri Makassar, dengan thema “Pemilu, Demokrasi dan Suara Kawasan Timur Indonesia” Dr. Adi Suryadi Culla yang membuka acara mengemukakan bahwa thema ini sengaja diangkat sehubungan dengan munculnya kembali suara dari timur tentang ketidak adilan politik dan ekonomi.

Menurutnya memang ada problem yang dihadapi secara nasional terkait dengan kawasan Timur terutama kebijakan pembangunan, pemerataan dan kesenjangan, baik kesenjangan infrasturuktur , Kesenjangan sumber daya manusia, demikian juga kesenjangan politik, dimana keterwakilan Timur jauh lebih sedikit dibanding Barat. Bahkan pemilu tahun 2024 ini kembali akan melahirkan kesenjangan, dimana utusan daerah dan keterwakilan politik akan didominasi oleh barat.

Ini adalah realitas dan bisa dibayangkan bahwa geo politik dan penganbilan keputusan itu pasti didominasi lagi oleh Barat.

Sumber Daya Manusia

Meski alamnya subur, tetapi sumber daya manusia kita terbatas, baik jumlah maupun kualitas termasuk pemilih dan wakil-wakil yang akan kita pilih, dan ini mempengaruhi pengambilan keputusan politik, baik dilegislatif maupun di eksekutif.

Menurut Prof. Nurliah Nurdin yang tampil sebagai pembicara pertama mengemukakan bahwa terdapat tiga hal yang penting jika kita berbicara tentang election kaitannya dengan keterwakilan kawasan Timur Indonesia. yang pertama tentang pemilih, yang kedua tentang wakil-wakil yang kita pilih dan ketiga keterwakilan semua kelompok masyarakat, termasuk kawasan Timur Indonesia.

Yang pertama tentang pemilih, apakah mereka berpartisipasi atau dimobilisasi. Kalau berpartisipasi tentu saja mereka memilih berdasarkan rational chois dan ketulusan, bahwa mereka memilih bukan karena faktor sosiologis misalnya satu asal kota. desa, sama idiologi dengan preferensi agama atau faktor psikologi karena geopolitik (Wilayah Barat dan Timur).

Rational choice, menurut Ketua STIA LAN ini tentu saja berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, terutama IPM (pendidikan, kesehatan dan pendapatan).

Ini penting karena IPM ada hubungannya dengan partisipasi bukan mobilisasi karena uang (money politic).

Selanjutnya, apakah yang dipilih bisa dipercaya dan dipastikan hadir menyurakan keinginan, harapan-harapan politik termasuk kesejahteraan mereka. bahwa election itu adalah mandat agar keputusan yang dibuat oleh pemerintah sejalan dengan keinginan masyarakat, bukan keinginan pemerintah saja atau kepentingan pengusaha.

Menurutnya ada indikasi bahwa selama ini, legislatator yang terpilih seringkali lebih mementingkan suara partai dibanding dengan suara rakyat, dan celakanya lagi bahwa mereka yang ada di partai adalah pengusaha atau banyak dikendalikan oleh pengusaha. Election itu lanjutnya adalah memilih pemimpin, bukan membeli barang.

Memilih pemimpinan itu adalah memilih orang-orang yang akan mengurus kepentingan masyarakat minimal lima tahun lamanya. Tidak seperti membeli hand phon yang kalau kita tidak senang bisa saja diganti, hari ini atau bulan depan, tetapi memilih pemimpin itu lamanya waktunya.