Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Akademisi Unismuh Makassar Tawarkan Solusi Antrian Haji Menumpuk Hingga Puluhan Tahun

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengajak para tokoh masyarakat yang hadir untuk membantu BPKH dalam menyosialisasikan BPIH

Editor: Ari Maryadi
Tribun Timur
Diseminasi Pengelolaan Keuangan Haji dengan Stakeholder Perhajian di Hotel Rinra Makassar Sabtu, 23 September 2023. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Komisi VIIII DPR RI memperlihatkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan dan transparansi pengelolaan keuangan haji melalui acara Diseminasi Pengelolaan Keuangan Haji dengan Stakeholder Perhajian.

Acara tersebut berlangsung pada Sabtu, 23 September 2023 di Hotel Rinra Makassar.

Diseminasi itu diikuti ratusan peserta, dari kalangan dosen, guru, mubalig, pekerja sosial hingga mahasiswa.

Tampil sebagai Narasumber Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Sulsel Ali Yafid, dan Dosen Unismuh Makassar Hadisaputra.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi Djamal dalam pemaparannya mengajak para tokoh masyarakat yang hadir untuk membantu BPKH dalam menyosialisasikan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Menurut Kahfi, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa biaya perjalanan ibadah haji dinaikkan setiap tahun.

Padahal, sebenarnya selama ini Bipih yang ditanggung jamaah hanya sebagian kecil dari biaya total biaya perjalanan.

"Untuk tahun 2023, harusnya setiap jamaah menanggung biaya 90,05 juta, namun yang ditanggung jamaah hanya sekitar 49,8 juta, selebihnya ditutupi dari biaya manfaat investasi BPKH," kata Kahfi.

Kahfi juga mengajak masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi hoax seputar pengelolaan keuangan haji.

"Misalnya, ada yang bilang dana haji dipakai untuk infrastruktur. Semua itu tidak benar. Bisa cek langsung ke website atau medsos BPKH, atau tanyakan langsung ke kami Komisi VIII atau Kememterian Agama," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyebut, hingga Juni 2023, posisi dana yang dikelola BPKH telah mencapai Rp156,59 triliun.

"Alhamdulillah nilai manfaat hingga Juli 2023 adalah Rp6,4T. Nilai manfaat ini tentu akan kembali kepada jamaah," ujarnya.

Fadlul juga mengungkapkan bahwa pihaknya berencana untuk mengembangkan investasi ke bisnis yang terkait ekosistem perhajian.

"Misalnya pada sektor konsumsi dan transportasi. Kami saat ini sudah punya kantor di Jeddah untuk mengembangkan bisnis tersebut," tambahnya.

Solusi Antrian Haji

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved