Urgensi Ekologi Politik Berkelanjutan

Sayangnya, isu lingkungan akan sangat bersinggungan dengan berbagai kepentingan oligarki.

Hasil riset tim Project Multatuli pada 2022 dalam artikel (Profil & Peta Koneksi Bisnis dan Politik 10 Oligark Batubara Terbesar di Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi).

Menunjukan bahwa tokoh-tokoh politik besar seperti Prabowo, Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir dan Sandiaga Uno yang hari ini duduk di kursi Pemerintahan terlibat dalam bisnis batubara di pulau Kalimantan dan Sumatera.

Bisnis batu bara yang berdampak terhadap lingkungan hidup sudah pasti membutuhkan izin kemudahan dalam transaksi bisnis.

Elite-elite politik yang saat ini tergabung ke rezim pemerintah sudah dipastikan mempengaruhi segala aspek kebijakan.

Dibutuhkan figur pemimpin yang mampu mempunyai visi besar dalam kelestarian lingkungan dengan kebijakan-kebijakan pro lingkungan.

Sayangnya, ketiga bacalon capres 2024 kali ini begitu identik dengan isu-isu permasalahan lingkungan.

Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2019 pernah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Gerakan inisiatif bersihkan udara koalisi semesta terkait kelalaian lingkungan dalam polusi udara kronis.

Ganjar Pranowo yang telah purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah memiliki catatan terkait permasalahan lingkungan yaitu konflik penderian pabrik semen di Kendeng dan konflik pertambangan di Wadas.

Semasa menjabat eskalasi konflik ini cukup memprihatinkan.

Terbaru konflik Wadas sampai saat ini masih belum juga surut.

Terbelahnya kondisi sosial masyarakat sampai saat ini menunjukan tindakan yang diambil oleh Ganjar semasa menjabat terkesan keliru.

Hal ini bisa dimaknai penyelesaian dan komitmen seorang Ganjar terhadap lingkungan patut dipertanyakan.

Sementara itu, program food estate yang dilakukan Pemerintah memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegritas antara lain pertanian, perkebunan dan perternakan di satu kawasan.

Koordinator dalam progam food estate ini melibatkan Kementrian Pertahanan yang dijabat oleh Prabowo Subianto.

Baru-baru ini kritik terkait kebijakan program food estate begitu terlihat karena program ini menimbulkan skeptis dan pesimis.

Pasalnya, program ini mangkrak. Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah adalah contoh yang konkret proyek ini menjukan kegagalan dengan luas lahan 1jt hektar.

Dampak kegagalan proyek tersebut menunjukan bahwa 600 hektar tidak dikelola dan 17.000 hektar lainnya tidak kunjung dipanen.

Kondisi ini menunjukan Prabowo bertangung jawab sebagai koordinator program tersebut, kondisi menunjukan Prabowo punya permasalahan yang sama terhadap lingkungan.

Komitmen para calon presiden di 2024 ini patut dinantikan dalam sebuah visi masa depan tentang kelestarian lingkungan.

Kendati isu lingkungan jarang sekali menjadi isu strategis yang dapat menarik suara elektroal akan tetapi isu ini bisa dipandang sebagai gagasan visioner.

Belajar dari pemilu di Brazil pada 2022 bahwa presiden terpilih yaitu Luiz Inacio Lula da Silva membuktikan bahwa jika isu ekologi mampu membuatnya menang dalam pemilihan presiden.

Di beberapa kesempatan kampanyenya Lula da Silva menunjukan komitmen bahwa jika dia terpilih akan membuat kebijakan yang dapat menekan laju deforestasi hutan Amazon untuk mengatasi perubahan iklim.

Melihat konteks ini sejujurnya Brazil dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki luasan hutan yang cukup besar.

Komitmen tentang menjaga lingkungan dari krisis lingkungan dibutuhkan oleh kehendak politik yang kuat.

Formula ini akan tercipta melalui kebijakan-kebijakan yang berbasis pada agenda besar tentang lingkungan yang berdaulat tanpa merusak akibat investasi yang tidak mementingkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika pemilu 2024 nanti ketiga bacalon capres tersebut memiliki visi terhadap kelestarian lingkungan.

Pasca terpilih tentu harapan akan ekologi hijau yang berkelanjutan sangat diharapkan.