Urgensi Ekologi Politik Berkelanjutan

Hamzah Jamaludin S.IP, M.SOS

Pemerhati Politik dan Demokrasi

Kontestasi pemilu 2024 disuguhkan dengan figur Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, ketiga calon yang akan meramaikan geliat pertarungan menjadi orang nomor satu di republik ini.

Visi dari bacapres tentang lingkungan berkelanjutan merupakan isu strategis yang mesti dinantikan.

Pasalnya, hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup yang selama ini menjadi perhatian bersama.

Keberlanjutan lingkungan hidup merupakan tanggung jawaban bersama-sama agar lingkungan terjaga dan tetap lestari.

Pentingnya mengupayakan aspek kepekaan terhadap lingkungan merupakan hal yang fundamental.

Sayangnya, semua konsep tentang keberlanjutan lingkungan terbentur kekuatan kapital untuk terus mengupayakan kegiatan eksploitasi.

Di ruang politis isu tentang keberlanjutan lingkungan seharusnya menjadi urgensi bersama.

Dalam melihat tren global saat ini, isu lingkungan menjadi kampanye yang secara masif dilakukan.

Hal ini tidak terlepas dari kekhwatiran terhadap kondisi bumi akibat krisis iklim yang sedang terjadi.

Agenda pemilu 2024 nanti menjadi momentum yang harus dinantikan, pertarungan gagasan dan imajinasi politik yang dibawa setidaknya mampu menjawab permasalahan tentang lingkungan.

Selama ini partai-partai politik terlihat absen dalam mengkampanyekan isu lingkungan.

Baik pejabat pemerintah maupun partai politik tidak serta merta memperhatikan isu lingkungan menjadi agenda besar yang dibawa ke ruang publik.

Isu permasalahan lingkunan bukan menjadi agenda populis.

Oleh karena itu, isu ekonomi dan kesejahteraan sosial menjadi alat jualan untuk menarik para konstituen agar memilih mereka.

Jika dicermati bersama krisis lingkungan harus menjadi perhatian seluruh manusia.

Tentu hal ini harus dipengaruhi oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

Krisis lingkungan

Jared Diamond melalui bukunya Collapse: Runtuhnya Peradaban-peradaban Dunia (2018) menyebutkan ada beberapa negara yang menjadi perhatian di mana negara-negara seperti Indonesia, Kolombia dan Nepal, terancam kehilangan peradabannya.

Jared Diamond menyebutkan dalam bukunya salah faktor keruntuhan suatu negara bisa disebabkan oleh kerusakan lingkungan.

Bukan menjadi hal yang berlebihan mengapa Indonesia menjadi negara yang disebutkan dalam bukunya.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Namun, kekayaan alam ini bisa menjadi masalah yang cukup besar jika dikelola dengan tindakan eksploitasi.

Keterancaman ekosistem bumi yang terjadi diakibatkan dari bentuk pengelolaan yang keliru.

Kerusakan lingkungan merupakan pola-pola kebijakan yang hanya mementingkan aspek keuntungan semata, membiarkan kerusakan terjadi merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Pembangunan yang tidak memperlihatkan aspek keberlanjutan merupakan pelanggaran terhadap mahkluk yang hidup di bumi.

Alih fungsi hutan produktif menjadi wilayah pertambangan adalah aspek kesalahan dalam mengelola alam.

Kerusakan hutan menjadi wilayah pertambangan kerap terjadi di beberapa daerah, hal ini dibuktikan dengan bahwa Indonesia sumbang 58,2 persen perusakan hutan tropis akibat pertambangan (Kompas.com 2022).

Eksploitasi lingkungan yang mengeruk sumber daya alam terus menerus menciptakan ketidakstabilan di alam, pengelolaan yang keliru seperti ini berdampak bagi masa depan bumi.

Lingkungan menjadi tempat yang harus terus ditundukan bukan untuk diperbaharui dengan pemanfaatan secukupnya, cara-cara yang merusak dalam etika antroposentris ini yang memusatkan segala kebutuhan manusia harus terpenuhi dengan merusak alam.

Keraf (2002:35) menyatakan memakai logika antroposentris menyebabkan manusia bersikap untuk merusak dan mengeksploitasi terus menerus demi kepentingannya, tanpa memperhatikan aspek kelestarian berjenjang.

Cara pandang ekspolitasi, deskruktif dan tidak peduli terhadap kelestarian alam sebagai kekeliruan berpikir.

Merusak alam merupakan memperlambat kemajuan peradaban sebab tidak ada jaminan yang benar-benar dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan merusak, dampaknya berakibat terhadap kerusakan lingkungan.

Tujuan ini lebih berorientasi mengejar kemakmuran ekonomi mengesampingkan aspek kelestarian alam.

Alam dibongkar dan dikeruk untuk jangka kesejahteraan sesaat. Risiko ini memunculkan siklus kerusakan yang terjadi, ketidakmampuan meminimalisir potensi ancaman pencemaran lingkungan dan kerusakan alam.

Perlakuan yang skeptis terhadap alam mengesampingkan untuk menghormati lingkungan hidup.

Antroposentris dengan manusia sebagai tokoh sentral menjaga jarak dengan alam.

Pertumbuhan ekonomi yang dikejar tidak sebanding dengan korban-korban kehancuran.

Ketidakberdayaan bagi orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya akan sangat rentan untuk terekslusi.

Sementara itu, alam dieksploitasi tanpa mementingkan aspek keberlanjutan.

Konsep pembangunan antroposentris memperpanjang jarak bahwa pembangunan yang diterjadi di Indonesia menampilkan perilaku merusak.

Komitmen menuju ekologi berkelanjutan

Agenda kelestarian lingkungan tidak pernah menjadi kampanye masif yang dilakukan oleh politisi di ruang publik.

Isu kelestarian lingkungan terlihat absen di ruang kampanye, karena hal ini tidak berkaitan dampak elektoral yang hendak terjadi ketika isu kampanye politik disuarakan.

Isu-isu populis lebih memantik dan menjual ketimbang agenda lingkungan yang berkelanjutan.

Sayangnya, isu lingkungan akan sangat bersinggungan dengan berbagai kepentingan oligarki.

Hasil riset tim Project Multatuli pada 2022 dalam artikel (Profil & Peta Koneksi Bisnis dan Politik 10 Oligark Batubara Terbesar di Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi).

Menunjukan bahwa tokoh-tokoh politik besar seperti Prabowo, Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir dan Sandiaga Uno yang hari ini duduk di kursi Pemerintahan terlibat dalam bisnis batubara di pulau Kalimantan dan Sumatera.

Bisnis batu bara yang berdampak terhadap lingkungan hidup sudah pasti membutuhkan izin kemudahan dalam transaksi bisnis.

Elite-elite politik yang saat ini tergabung ke rezim pemerintah sudah dipastikan mempengaruhi segala aspek kebijakan.

Dibutuhkan figur pemimpin yang mampu mempunyai visi besar dalam kelestarian lingkungan dengan kebijakan-kebijakan pro lingkungan.

Sayangnya, ketiga bacalon capres 2024 kali ini begitu identik dengan isu-isu permasalahan lingkungan.

Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2019 pernah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Gerakan inisiatif bersihkan udara koalisi semesta terkait kelalaian lingkungan dalam polusi udara kronis.

Ganjar Pranowo yang telah purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah memiliki catatan terkait permasalahan lingkungan yaitu konflik penderian pabrik semen di Kendeng dan konflik pertambangan di Wadas.

Semasa menjabat eskalasi konflik ini cukup memprihatinkan.

Terbaru konflik Wadas sampai saat ini masih belum juga surut.

Terbelahnya kondisi sosial masyarakat sampai saat ini menunjukan tindakan yang diambil oleh Ganjar semasa menjabat terkesan keliru.

Hal ini bisa dimaknai penyelesaian dan komitmen seorang Ganjar terhadap lingkungan patut dipertanyakan.

Sementara itu, program food estate yang dilakukan Pemerintah memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegritas antara lain pertanian, perkebunan dan perternakan di satu kawasan.

Koordinator dalam progam food estate ini melibatkan Kementrian Pertahanan yang dijabat oleh Prabowo Subianto.

Baru-baru ini kritik terkait kebijakan program food estate begitu terlihat karena program ini menimbulkan skeptis dan pesimis.

Pasalnya, program ini mangkrak. Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah adalah contoh yang konkret proyek ini menjukan kegagalan dengan luas lahan 1jt hektar.

Dampak kegagalan proyek tersebut menunjukan bahwa 600 hektar tidak dikelola dan 17.000 hektar lainnya tidak kunjung dipanen.

Kondisi ini menunjukan Prabowo bertangung jawab sebagai koordinator program tersebut, kondisi menunjukan Prabowo punya permasalahan yang sama terhadap lingkungan.

Komitmen para calon presiden di 2024 ini patut dinantikan dalam sebuah visi masa depan tentang kelestarian lingkungan.

Kendati isu lingkungan jarang sekali menjadi isu strategis yang dapat menarik suara elektroal akan tetapi isu ini bisa dipandang sebagai gagasan visioner.

Belajar dari pemilu di Brazil pada 2022 bahwa presiden terpilih yaitu Luiz Inacio Lula da Silva membuktikan bahwa jika isu ekologi mampu membuatnya menang dalam pemilihan presiden.

Di beberapa kesempatan kampanyenya Lula da Silva menunjukan komitmen bahwa jika dia terpilih akan membuat kebijakan yang dapat menekan laju deforestasi hutan Amazon untuk mengatasi perubahan iklim.

Melihat konteks ini sejujurnya Brazil dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki luasan hutan yang cukup besar.

Komitmen tentang menjaga lingkungan dari krisis lingkungan dibutuhkan oleh kehendak politik yang kuat.

Formula ini akan tercipta melalui kebijakan-kebijakan yang berbasis pada agenda besar tentang lingkungan yang berdaulat tanpa merusak akibat investasi yang tidak mementingkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika pemilu 2024 nanti ketiga bacalon capres tersebut memiliki visi terhadap kelestarian lingkungan.

Pasca terpilih tentu harapan akan ekologi hijau yang berkelanjutan sangat diharapkan.