Ada Apa? Seleksi KPID Sulsel Tak Juga Digelar, Padahal Komisioner Periode 2020-2023 Berakhir Oktober

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan tak kunjung dilakukan.

Hingga saat ini, belum ada tahapan yang berjalan, termasuk dengan belum adanya tim seleksi (timsel) yang dibentuk.

Sementara, masa tugas para komisioner KPID Sulsel periode 2020-2023 akan berakhir Oktober nanti.

Namun, Ketua KPID Sulsel Irwan Ade Saputra tak mau 'pusing' dengan tidak adanya progres yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel.

"Kami belum tahu (seleksi kapan), kami tidak terlibat apa-apa, apakah Pemprov atau Komisi A (DPRD Sulsel) yang bentuk kami tidak tahu," kata Irwan Ade Saputra kepada Tribun-Timur.com, Jumat (8/9/2023).

Irwan Ade Saputra mengaku hanya menjalankan tahapan sesuai yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel.

Bahkan menurutnya, keterlambatan tidak akan mempengaruhi kerja-kerja di KPID Sulsel.

"Tidak juga (mempengaruhi kerja-kerja KPID), karena kita bekerja saja sesuai normalnya, soal seleksi bukan sama sekali domain kami," jelasnya.

Irwan Ade Saputra juga membenarkan tidak adanya anggaran yang disiapkan Pemprov Sulsel untuk pelaksanaan perekrutan komisioner KPID.

Namun lagi-lagi ia tak mau ikut campur terlalu jauh akan hal itu.

"Bisa jadi (tidak ada anggaran) karena anggaran seleksi tidak melekat di kami, kita serahkan sepenuhnya ke Pemprov," ujarnya.

Kendati demikian, KPID Sulsel telah bersurat ke Komisi A DPRD Sulsel untuk memberitahukan bahwa periode pengurus sekarang ini sudah akan berakhir.

"Enam bulan sebelumnya sudah ada RDP, tapi belum ada tindak lanjut lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Diskominfo-SP Sulsel, Yessy Yoanna Ariestian menyampaikan, Pemprov Sulsel belum bisa memastikan pelaksanaan seleksi komisionerKPID Sulsel lantaran tak ada anggaran.

"Tak ada anggaran untuk melaksanakan seleksi komisioner karena tidak ada anggaran. Nah, ini perlu didiskusikan dengan DPRD," ucap Yessy usai melakukan pertemuan dengan DPRD Sabtu (20/5/2023) lalu.

"Kalau anggarannya sesuai dengan kebutuhan. Calon pendaftar bisa 100-200 orang. Jadi, dana dibutuhkan sekitar ratusan juta. Segera kita bentuk timsel jika sudah ada anggaran. Karena masuk kategori mendesak," jelasnya. (*)