Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DPRD Segera Panggil Pertamina dan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Ini Masalahnya

Hal itu dilakukan saat Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin sedang berada di DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (6/9/2023) lalu.

DOK PRIBADI
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif 

TRIBUN-TIMUR.COM - Pengawalan Depo Pertamina Makassar memasuki babak baru.

Pasalnya, Depo di Jl Sabutung Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar tersebut telah disuarakan oleh sejumlah massa aksi dan mahasiswa di gedung DPRD Sulsel.

Hal itu dilakukan saat Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin sedang berada di DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (6/9/2023) lalu.

Menanggapi massa aksi yang menuntut relokasi atau pemindahan Depo Pertamina, DPRD Sulsel telah mengeluarkan surat undangan rapat dengar pendapat pada Jumat 8 September 2023.

Hal itu untuk membahas relokasi Depo Pertamina.

Dalam undangan, Gubernur Sulsel, Kadis ESDM Sulsel, dan GM PT Pertamina MOR VII Makassar akan dihadirkan dalam RDP tersebut.

Pada Rabu (6/9/2023) kemarin, puluhan mahasiswa yang tergabung pada Aliansi IMM Makassar dan HMI MPO Makassar menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Sulsel.

Mereka menuntut DPRD untuk merelokasi Depo karena lokasinya dianggap berbahaya untuk warga.

“Tapi pada nyatanya, pada hari ini, kita melihat Depo Pertamina (Makassar) itu hanya berjarak 19 meter saja dari pemukiman warga, kalau kita survei ke sana, bau gas, bau BBM kemudian menyengat (sampai) kepada masyarakat itu sendiri,” tegas Jendlap.

Aliansi IMM Makassar dan HMI MPO Makassar, mereka menuntut dua hal.

Yakni, Evaluasi Pertamina Makassar sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo dan Pindahkan Depo Pertamina Makassar.

Syaharuddin Alrif selaku Wakil Ketua I DPRD Sulsel baru keluar menemui massa aksi setelah demonstrasi berlangsung kurang lebih selama satu jam.

Syaharuddin, yang juga Sekretaris DPW Nasdem Sulsel, menerima bahwa lokasi Depo Pertamina adalah sebuah masalah.

“Hanya berjarak kurang lebih 19 meter dari bangunan rumah warga, maka tentu ini menjadi sebuah permasalahan,” tutur Syaharuddin.

Tuntutan untuk relokasi Depo juga diterima oleh Syaharuddin dan akan dibahas lebih lanjut dalam forum RDP yang akan digelar pada Jumat (8/9/2023) besok.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved