Fraksi Nasdem Dorong Rektor Unhas Jadi Pj Gubernur Sulsel, PKB Belum Mau Sebut Nama

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masa jabatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan akan berakhir pada pada 5 September 2023 mendatang.

Pemerintahan Sulsel akan dipimpin Penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulsel, Adi Ansar mengatakan, dalam pengusulan nama calon Pj akan dibahas bersama sembilan fraksi di DPRD Sulsel.

Setidaknya, ada tiga nama yang bakal diusulkan jadi calon Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nanti.

Adi Ansar menilai, tokoh berlatar Polri dalam pengisian Pj Gubernur Sulsel sah-sah saja, sepanjang itu memenuhi syarat administrasi. 

"Ini tinggal menunggu waktu saja karena ada hak fraksi untuk mengusul tiga nama. Figur Polri
bisa juga. Tentu kami di DPRD akan berkompromi mengusul tiga nama," kata Adi Ansar, Kamis (20/7/2023).

Adapun untuk figur skala lokal yang memenuhi syarat administrasi sebagai Pj hampir tidak ada. Sebab, sekretaris provinsi dijabat oleh Plt bukan defenitif.

Sehingga ia berharap, penentuan Pj Gubernur nantinya mampu memahami kondisi masyarakat di Sulsel.

"Tentu kita berharap dalam menetapkan Pj ini memperhatikan kebutuhan lokal kita di sini. Ingat, Sulsel ini adalah episentrum politik Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Di sini tempat berkumpulnya para pendekar, itu harus dipertimbangkan," katanya.

Adi Ansar juga menilai, tidak ada salahnya jika figur berlatar tokoh akademisi memimpin Sulawesi Selatan.

Ia pun mendorong nama Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa.

"Ada beberapa rektor, bisa itu. Seperti Rektor Unhas bisa. Itu kan tinggal komunikasi saja. Saya berahap rektor saya, Unhas. Sebagai alumni, saya berharap," kata Adi Ansar.

Ditanya alasan mengusulkan tokoh berlatar akademisi, Adi Ansar menjelaskan, dirinya hanya melihat dari segi syarat administasi.

"Sebenarnya kita ini berangkat dari syarat administasi. Kita belum bicara soal leadership dan lain-lain. Kalau kita bicara soal lain nanti panjang. Nanti itu yang mengusulkan tiga dari dprd, kemudian bisa juga dari mendagri," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKB DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo juga menuturkan, sepanjang memenuhi persyaratan, tokoh berlatar akademisi bisa didorong memimpin Sulawesi Selatan.

"Saya pikir sepanjang kriteria yang ditentukan di permegdagri itu, salah satu syatrat itu punya NIP. Artinya, para rektor, dekan dan seejnisnya, saya pikir ini potensi untuk bisa," kata Ketua PKB Makassar itu.

Kendati demikian, alumni FlSlP Unhas itu tidak membeberkan siapa rektor yang didukung Fraksi PKB DPRD Sulsel.

Lebih jauh, pendapat Fauzi Andi Wawo bertolak belakang dengan usulan NasDem yang mendukung figur berlatar Polri.

Menurutnya, sebaiknya Pj Gubernur diisi oleh figur yang betul-betul memulai karier dan menguasai pemerintahan.

"Menurut saya (Sulsel) belum terlalu penting dipimpin TNI-Polri," ujarnya.

Ketua PKB Makassar itu menegaskan, terpenting adalah Pj Gubernur Sulsel mampu menjalankan transisi pemerintahan dengan baik dan memahami karakter dan budaya dari masyarakat Sulawesi Selatan.

"Tentu kita berharap Pj ini orang betul-betul paham soal kepentingan daerah ini. Apalagi kita tidak bisa menutup mata, pemerintah sekarang ini cukup banyak melahirkan masalah-masalah di belakang, yang mencuat kan soal Stadion.

Kita berharap Pj ini bisa menyelesaikan semuanya dan memberikan harapan lebih baik," harapnya.

Ada juga staf ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam, Laksma TNI Abdul Rivai Ras.

Inspektur Utama Setjen DPR RI dan mantan Kapolda Sulsel Komjen Nana Sudjana.

Kemudian, Inspektur Jenderal Depdagri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri, Dr Akmal M Piliang, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri, Dr Drs Bachtiar MSi.(*)