Ketua PKB Sulsel: Kritik Bukan Ancaman, Tapi Alarm Politik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, mengingatkan kadernya lebih terbuka terhadap kritik masyarakat.

Pesan ini ditujukan khusus bagi kader menjabat sebagai kepala daerah atau anggota legislatif.

Pernyataan Azhar disampaikan menyusul aksi demonstrasi besar-besaran di Sulsel, termasuk insiden pembakaran Gedung DPRD Makassar dan Sulsel, Jumat (29/8/2025) lalu. 

Menurutnya, peristiwa itu mencerminkan dinamika sosial dan politik saat ini. 

“Kalau indikator utuh dipakai, berarti buruk, sangat buruk. Konflik sosial, konflik antar masyarakat, konflik antar daerah merajalela. Ini bukan soal siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi soal kita semua,” ujar Azhar di Sekretariat PKB Sulsel, Jumat (26/9/2025).

Sekretariat PKB Sulsel beralamat di Jl Nikel No. A7, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Berjarak 2,5 Kilometer (Km) atau kisaran 7 menit dari Kantor DPRD Makassar, Jl AP Pettarani. 

Azhar menilai, konflik sosial menunjukkan koordinasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan partai politik belum berjalan optimal.

Ia menekankan, partai politik memegang peran strategis dalam pengkaderan dan pembinaan pemimpin.

"Kalau partainya busuk, kadernya juga rusak. Tidak ada peringatan atau pengkaderan yang baik, sehingga pengalaman kader juga tidak terbentuk. Semua pihak harus terbuka dan menerima kritik,” tegasnya.

Azhar menyebut, pemerintah dan DPR harus membuka jalur komunikasi jujur dan transparan.

Ruang aspirasi tertutup dapat memicu kerentanan sosial, seperti terlihat dalam demonstrasi kemarin.

Ia juga menegaskan bahwa reformasi harus membawa perbaikan nyata, terutama dalam transparansi kebijakan dan penggunaan anggaran.

“Setiap kebijakan fiskal harus jelas indikatornya dan dapat diukur dampaknya bagi masyarakat. Kritik masyarakat bukan ancaman, tapi alarm bagi kita semua,” ujarnya.

Baca juga: 15 Penjarah ATM DPRD Makassar Ditangkap, Lima Masih DPO

Azhar meminta kader PKB tidak alergi terhadap kritik.