Dua Kali RSUD Tenriawaru Dirundung Masalah Buntut Pelayanan Tak Sesuai Standar

Tak tinggal diam melihat dua kasus ini. Wakil Bupati Bone Ambo Dalle ikut angkat bicara.

Ambo Dalle menegaskan, semua pihak terkait maupun manajemen rumah sakit seharusnya bertekad memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.

Mengantisipasi agar tidak terjadi lagi layanan sistem eror, selain pelayanan online, RSUD Tenriawaru juga harus memadukan pelayanan secara manual.

Sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam pembiayaan di rumah sakit pemerintah.

Begitupun terhadap layanan pasien di IGD, semua pasien harus langsung dilayani.

“Jangan lagi ada pertanyaan mengenai rujukan dan lainnya. Nyawa pasien hal utama, persoalan administrasi belakang, yang didahulukan adalah bagaimana masyarakat segera mendapat tindakan medis,” tegasnya.

Menurutnya, tidak boleh lagi ada kasus seperti ini terjadi di seluruh pelayanan kesehatan pemerintah.

Apalagi pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp115 miliar untuk UHC agar pelayanan dasar di bidang kesehatan bagi masyarakat berjalan dengan maksimal.

“Jangan lagi ada keluhan, semua masyarakat Bone harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama,” ujarnya.

Terkait sanksi bagi pihak rumah sakit umum daerah atas kejadian ini, Ambo Dalle menegaskan tetap harus mengacu para peraturan yang ada.

"Inspektorat Daerah Kabupaten Bone diberikan tugas untuk melakukan penelusuran apakah ada pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh pegawai ataukah ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh pihak rumah sakit umum daerah," katanya.

"Jika memang ada, kami akan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sambungnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone drg Yusuf juga mengatakan, masyarakat tidak perlu lagi khawatir.

Melalui program UHC semua masyarakat Bone yang ber-NIK Bone mendapat pelayanan kesehatan secara gratis.

Dengan UHC, masyatakat cukup datang memperlihatkan KTP miliknya.