Dirut BMS Tersangka

Terjerat Kasus Korupsi, Hermanto Syahrul Terancam Penjara Maskimal 15 Tahun

Wahyudi Eko Husodo dalam konferensi pers penetapan tersangka dalam dugaan kasus korupsi Perusda PT BMS

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Direktur Utama PT Bumi Maros Sejahtera (BMS), Hermanto Syahrul resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyertaan modal Perusahaan Daerah (Perusda) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros.   

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Direktur Utama (Dirut) Perusda PT Bumi Maros Sejahtera (BMS) Hermanto Syahrul terancam minimal 4 tahun dan masimal 15 tahun penjara.

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, Wahyudi Eko Husodo dalam konferensi pers penetapan tersangka dalam dugaan kasus korupsi Perusda PT BMS, Selasa (24/1/2023).

Dalam kasus ini, mantan anggota DPRD Maros periode 2014-2019 ini disangkakan pasal Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 2009 jo UU Nob20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan minimal 4 tahun penjara," sebutnya.

Ada 13 orang saksi diperiksa dalam kasus ini.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama ( Dirut) Perusda PT Bumi Maros Sejahtera (BMS) Hermanto Syahrul kini resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyertaan modal Perusahaan Daerah.

Pantauan langsung Tribun Timur, saat keluar dari Kantor Kejari Maros, Hermanto sudah menggunakan kemeja berwarna abu-abu dengan rompi merah bertuliskan "Tahanan Kejari Maros"

Sementara kedua tangannya diborgol. Sepanjang jalan menuju mobil, dia terus menutupi wajahnya dengan kedua tangannya.

"Jadi hari ini Selasa tanggal 24 Januari, kita Kejaksaan Negeri Maros baru saja menetapkan tersangka dan menahan berinisial HS. Dia adalah Dirut PT Bumi Maros Sejahtera, yang setelah kita lakukan penyidikan, diduga melakukan korupsi," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros Wahyudi Eko Husodo dalam konferensi pers yang digelar Selasa (24/1/2023) siang tadi.

Wahyudi menjelaskan kasus ini bermula saat Dirut PT BMS itu tudak menyetorkan hasil keuntungan perusahaan.

"Jadi kan ada penyertaan modal dari Pemkab Maros sebesar Rp1 M," ujar Wahyudi. Nah tentunya di perusahaan ini ada usaha-usaha yang dilakukan dan mestinya keuntungan disetorkan ke perushaan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi," urainya.

Namun dari hasil pemeriksaan penyidik kata dia, selama beberapa tahun Hermanto menjabat direktur, ada keuntungan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp564 juta sesuai hasil audit dari tim auditor.

Dari hasil audit kejaksaan, ditemukan kerugian negara sebesar Rp564 juta.

"Kerugian negara Rp 564 juta dari penyertaan modal Pemkab Maros sebesar Rp1 M," ungkapnya.

Dari hasil penyilidikan kata dia, uang itu diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. 

"Setelah pemeriksaan berkas perkara rampung kita akan segera limpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar," jelasnya 

Sementara itu Kasi Pidsus Kejari Maros, M Ikbal Ilyas mengatakan ada sekitar 300 juta yang dipinjamkan atas nama pribadi kepada temannya dan ada juga beberapa digunakan untuk kepentingan pribadinya.

"Yang pasti tidak boleh dilakukan dan telah merugikan keuangan negara," sebutnya.

Dalam kasus ini kata dia tersangka telah melakukan pengembalian sebesar Rp200 juta namun tidak memutus pidananya.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved