ONH 2023

Menalar Usul Kenaikan Biaya Haji 2023

mari kita menalar secara rasional bahwa usul kenaikan biaya Jemaah haji 2023 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada tetamu Allah

Editor: AS Kambie
Menalar Usul Kenaikan Biaya Haji 2023
CITIZEN REPORTER/Nurhalisa S
Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof Hamdan Juhannis

Oleh:
Hamdan Juhannis
Rektor UIN Alauddin

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR Senayan, Kamis (19/1/2023), Menteri Agama RI, Gus Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya haji 2023 sebesar Rp98.893.909 per calon jamaah.

Jumlah itu akan ditanggung oleh setiap calon Jemaah haji sebesar 70 persen (Rp69.193.733), sementara 30 persen yang merupakan nilai manfaat (subsidi) dari pemerintah sebesar Rp29.700.175. Pengurangan nilai manfaat dari pemerintah inilah yang berimplikasi kepada kenaikan biaya haji 2023 cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2022 sekitar Rp39.000.000.

Usulan Gus Menteri ini menarik untuk dikaji lebih jauh. Secara sepintas dan secara jumlah kenaikan,  mungkin dipersepsi bisa memberatkan calon Jemaah haji terutama yang mengaitkan kompleksitas kondisi perekonomian bangsa akibat COVID 19.

Namun demikian, dukungan terhadap usulan tersebut datang dari berbagai kalangan. Mereka menganggap bahwa usul kenaikan biaya haji 2023 sangat rasional dengan pertimbangan menjaga stabilitas nilai manfaat dana haji ke depannya.

Baca juga: Biaya Haji Diusulkan Naik, Bagaimana Kuota Jamaah Haji Sulsel?

Baca juga: Breaking News: Menag Usulkan Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta per Jamaah

Baca juga: Tahun 2023 Naik Rp 69 Juta, Rincian Ongkos atau Biaya Haji dari Tahun ke Tahun Seluruh Indonesia

Jika dicermati secara mendalam, tampaknya usulan kenaikan biaya haji 2023 dilandasi dengan pengkajian serius dan komprehensif. Berdasarkan penjelasan Kemenag RI, bahwa jumlah kenaikan yang diusulkan tersebut meliputi: Biaya penerbangan (embarkasi Arab Saudi) sebesar Rp33.979.784; Akomodasi di Makkah sebesar Rp18.768.000; Akomodasi di Madinah (Rp.5.601.840); Biaya hidup (4.080.000); Visa (Rp1.224.000); dan paket layanan masyair (Rp5.540.109). Komponen biaya-biaya tersebut tentu sangat fluktuatif mengingat berbagai faktor eksternal bisa memengaruhi biaya tersebut seperti harga avtur, kurs rupiah ke dollah, dan lain-lain sebagainya.

Selain dari perhitungan dan angka-angka statistik di atas, penulis memandang bahwa apa yang diusulkan oleh Gus Menteri di atas adalah langkah berani dan revolusioner. Keberaniannya mengusulkan kenaikkan biaya haji yang cukup signifikan  bisa berpengaruh pada reputasinya sebagai Menteri Agama yang dianggap tidak memiliki sensitivitas.

Namun, tampaknya Gus Yaqut Cholil Qoumas bukan mendahulukan reputasi, popularitas, dan menjaga image sebagai Menteri Agama. Gus Yaqut Cholil Qoumas tampaknya lebih memberi prioritas untuk menjaga prinsip keadilan dan keberlangsungan dana ibadah haji. Hal ini beliau tekankan bahwa prinsip yang mendasari usulan ini adalah keadilan dan kemaslahatan nilai manfaatnya tidak hanya diperuntukkan pada umat Islam sekarang ini.

Dengan kata lain, jika tidak dinaikkan sekarang, maka hal tersebut akan menjadi bom waktu yang tidak hanya berdampak kepada pemerintah tetapi juga kepada umat Islam secara umum. Kenaikan ini adalah sebuah kemestian yang tidak bisa dihindarkan.

Jika ditelusuri lebih jauh, argumentasi kenaikan ibadah haji 2023 ini mirip dengan argumentasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), pengurangan subsidi dari pemerintah berakibat kenaikan harga BBM yang harus dibayar oleh masyarakat.

Menurut Gus Yaqut Cholil Qoumas, usul kenaikan biaya haji 2023 ini juga bersentuhan dengan prinsip istithaah (kemampuan) bagi calon jamaah haji. Bahwa yang dimaksud mampu melaksanakan ibadah haji adalah yang memiliki kemampuan dana tersebut.

Prinsip istithaah ini tentu sangat dinamis mengikuti irama perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat. Prinsip ini pada gilirannya akan mengurangi jumlah daftar tunggu (waiting list), menyetor Rp.25.000.000, di kalangan masyarakat kita yang diperkirakan menunggu 15-20 tahun bahkan lebih.

Namun demikian, ekspektasi peningkatan layanan ibadah haji tentu menjadi harapan dari semua calon Jemaah haji. Poin inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini Kemenag RI, untuk menjadikan pelayanan prima kepada Jemaah haji sebagai prioritas utama. Sehingga pada tahun 2023 ibadah haji regular terasa ibadah haji plus.

Akhirnya, mari kita menalar secara rasional bahwa usul kenaikan biaya Jemaah haji 2023 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada tamu-tamu Allah. Wallahu A’am bissawab.(*)

Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved