KKLR Desak Pemprov Sulsel Segera Bentuk Provinsi Luwu Raya

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Baharuddin Solongi meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempercepat pembentukan Luwu Raya.

Ia menilai hinggga hari ini Pemprov Sulsel tidak bisa menjamin kesejahteraan warga Luwu Raya.

Menurutnya, salah satu cara untuk menuntaskan angka kemiskinan di Luwu Raya adalah mempercepat pemekaran Kabupaten Luwu Tengah.

“Makanya kami meminta agar kami bisa lebih mandiri. Percepat Provinsi Luwu Raya. Permudah kami dalam pembentukan Luwu Tengah sehingga provinsi ini bisa cepat,” jelasnya saat Ngobrol Virtual di Redaksi Tribun Timur Jl Cendrawasih, Makassar, Jumat (13/1/2023).

Menurutnya, masyarakat Kecamatan Walenrang Lamasi, Kabupaten Luwu sudah lama resah karena harus kesulitan dalam pengurusan administrasi daerah karena harus pergi jauh ke Kota Belopa.

“Jadi orang Kecamatan Walenrang Lamasi misalnya ketika ingin mengurus berkas di Belopa ibu Kota Luwu harus melewati Kota Palopo. Itu kan luar biasa mengeluarkan banyak biaya dan waktu," katanya.

"Kalau Walmas itu menjadi kabupaten sendiri yang kami sebut Kabupaten Luwu Tengah itu bisa membantu esensi otonomi daerah inikan mendekat pelayanan ke masyarakat dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat,” guyon Baharuddin.

Terpisah, Ketua Panitian HPRL Andi Tadda pun menjelaskan, bentuk tidak meratanya perhatian Pemprov Sulsel akan Luwu bisa terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencantumkan dua kabupaten di Luwu sebagai kabupaten termiskin.

“Ada dua kabupaten di Luwu Raya yang dilaporkan oleh BPS sebagai kabupaten yang miskin. Padahal kita kan sebagai lumbung pangan," katanya.

"Kita punya SDM yang bagus, SDA apalagi. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita semua juga terutama Pemprov Sulsel. Keinginan kita untuk menjadi Provinsi Luwu Raya supaya hidup kita menjadi lebih bagus dan bisa lebih bermartabat,” ujarnya.

Baca juga: KKLR Minta Masyarakat Luwu Raya Diperhatikan, Baharuddin Solongi: Jangan Sibuk Ambil SDA Saja

Baca juga: Momentum HPRL, DPW KKLR Sulsel Ingin Ingatkan Wija to Luwu Refleksi Perjuangan Pendahulu

Menurutnya, angka kemiskinan di Luwu tidak akan selesai jika dibahas dalam lingkup elektoral kabupaten saja.

Melainkan, harus dibahas di tingkat provinsi bahkan pusat pemerintahan di Jakarta.

“Misalnya seperti daerah yang terisolir, Seko, Rampi, Bastem, dan Lantimojong. Kalau persoalan ini hanya diserahkan kepada kabupaten saja, persoalan ini tidak akan selesasi," tuturnya.

"APBD kami berapa. Jadi kami butuh perhatian dari provensi bahkan dari pusat. Masih banyak daerah yang terisolir, kalau kita naik ojek kesana itu harganya paling mahal sedunia,” tambahnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur Muh. Sauki Maulana