KKLR Minta Masyarakat Luwu Raya Diperhatikan, Baharuddin Solongi: Jangan Sibuk Ambil SDA Saja

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Baharuddin Solongi meminta pemerintah memperhatikan Wija to Luwu.

Pasca HPRL 77 tahun silam, sambung Baharuddin, masyarakat Luwu sudah banyak berkorban untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Soal mengintegrasikan diri ke NKRI itu luar biasa semangatnya. Ini persoalan Kerajaan Luwu yang jiwa besarnya mau melebur ke NKRI," katanya saat tampil sebagai narasumber Ngobrol Virtual Tribun Timur, Jumat (13/1/2023).

Di hari perjuangan itu karena desakan NICA, Datu Luwu Andi Djemma rela meninggalkan istana sampai ke Lasusua, Bantaeng, sampai ke Selayar. Karena di khawatirkan keselamatannya oleh penyerangan musuh.

Dirinya menilai, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang dalam memperhatikan kesejahteraan rakyat Luwu.

Ini terlihat dari sejumlah wilayah di daerah Luwu Raya misalnya Rampi dan Seko dan Lantimojong di Kabupaten Luwu yang masih jauh dari akses pembangunan layak.

Menurutnya infrastruktur di Luwu Raya, mulai dari Kecamatan Larompong Selatan di Kabupaten Luwu sampai ke Luwu Timur itu banyak yang rusak.

"Adajuga banjir di Masamba Luwu Utara, kami lihat Pemprov Sulsel tidak memerhatikan dengan penuh. Jadi kami merasa tidak sepadan apa yang kami berikan dari NKRI dan apa yang kami terima dari NKRI," katanya.

"Makanya kami menuntut kami harus diperlakukan yang bermartabat dan secara adil, sehiingga ujungnya adalah kesejahteraan,” lanjutnya.

“Masih sangat terisolir. Bahkan ada yang memilih untuk ikut provinsi lain. Makanya kami pikir sudah waktunya kami menjadi sebuah provinsi. Sehingga akselerasi pertumbuhan infrastruktur serta kesejahteraan,” tambahnya.

Dirinya mendorong agar pemerintah Pemprov Sulsel bisa berlaku adil untuk warga Luwu Raya. 

Baca juga: Momentum HPRL, DPW KKLR Sulsel Ingin Ingatkan Wija to Luwu Refleksi Perjuangan Pendahulu

Baca juga: Tokoh Muhammadiyah Palopo Apresiasi Perhatian Abang Fauzi untuk Luwu Raya

“Sepertinya kami di Luwu Raya hanya diincar SDA kami tanpa memperhatikan SDM itukan seperti tidak adil. Jadi saya mengatakan begini, kalau pemerintah pusat dan provinsi serius meneksplorasi SDA Luwu Raya maka tolong juga diberikan ruang bagi SDM kami yang sangat banyak ini," tuturnya.

"Kami punya professor dan doctor yang banyak. Dan itu tidak dimanfaatkan. Kami melihat kemisikinan di Luwu itu sebuah kemiskinan structural, artinya sebuah kemiskinan yang di sengaja,” lanjutnya.

Baharuddin mengaku pembagian hasil dari eksplorasi SDA di Luwu harus dirasakan manfaatnya secara merata.

Seharusnya pembagian hasil dari Luwu Raya itu harus adil.

Di Luwu Timur misalnya, di wilayah Malili sampai Sorowako itu hamper semuanya nikel.

"Tapi penggarapan itu tidak maksimal. Kalau ini diseriusi, warga Luwu tidak ada lagi yang miskin, tidak ada lagi yang pengangguran," katanya.

Tetapi faktanya berbeda. "Makanya kami meminta agar kami bisa lebih mandiri. Percepat Provinsi Luwu Raya. Permudah kami dalam pembentukan Luwu Tengah sehingga provinsi ini bisa cepat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Semarak ke-77 HPRL Andi Tadda mengatakan, warga Luwu merasa dianaktirikan oleh pemerintah Sulawesi Selatan.

“Itu tadi adalah aspirasi murni dari rakyat Luwu Raya. Bahkan, ketika ada orang yang bertanya apa sih hubungannya antara HPRL dengan pernyataan pemekaran Provinsi Luwu Raya," jelasnya.

"Nah, kalau di HPRL ceritanya semangat rakyat Luwu melawan penjajah yang mau mengambil hak kita. Semangat perlawanan atas ketidakadilan itu yang mau kita bangkitkan kembali. Semangat perlawanan itulah yang mau kita bangkitkan,” pungkasnya.

Melalui momen ini, sambung Andi, pihaknya berusaha mengingatkan kembali perjuangan rakyat Luwu Raya untuk melawan ketidakadilan yang ada.

Baca juga: 2 Siswa SMA Athirah Dapat Beasiswa Sekolah ke London

Baca juga: Viral Ciki Ngebul Makan Korban, Dinkes Maros Instruksikan Petugas Puskesmas Awasi Jajanan di Sekolah

Yang menjadi musuh kita saat ini adalah ketidakadilan, kemisikinan, ketidakadilan pemerataan pembangunan.

"Nah kalau kita hitung kontribusi Luwu Raya melalui SDA kepada pemerintah Pemprov Sulsel itu besar sekali. Namun kenyataannya, apa ekspetasi kita tentang pembangunan tidak seperti yang kami harapkan,” jelasnya.

Bahkan, kata Andi, terminologi Wanua Mappatuo na Ewai Alena hari ini justru tidak terlihat di masyarakat

“Sejak dulu masyarakat Luwu Raya dikenal dengan Wanua Mappatuo na Ewai Alena. Itu merupakan terminologi tentang kemandirian dan swasembada. Artinya apa saya yang ada di Luwu seharusnya bisa menghidupi masyarakat di dalamnya," jelasnya

Tetapi hingga saat ini kita masih mendapati kemiskinan, kita masih mudah mendapat anak yang putus sekolah, masih banyak pengangguran,” tutupnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muh Sauki Maulana