Petani di Luwu Keluhkan Kelangkaan Pupuk Subsidi, Dapat Respon Komisi II DPRD

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Sejumlah petani di Kabupaten Luwu mengaku kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.

Ditambah lagi, harga pupuk non subsidi terlampau tinggi untuk petani.

Komisi II DPRD Luwu memanggil beberapa petani untuk menerima aspirasi mereka di Gedung DPRD Luwu, Kota Belopa, Sulawesi Selatan.

Dalam rapat, Pimpinan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Bajo Kamil Andi Kunna menerangkan penyebab kelengkapan tersebut.

Menurutnya, langkahnya pupuk disebabkan karena sejumlah kelompok tani yang belum terdaftar e-alokasi pupuk subsidi.

"Karena tidak terdata di e-alokasi pupuk subsidi untuk kartu tani," jelasnya, Rabu (11/1/2023)

Tak terdatanya sejumlah petani, sambung Kamil, dikarenakan kelalaian petugas saat mengingat data.

"Selian itu juga karena tambahan anggota kelompok tani sudah melebihi luas lahan di Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) 2022," ujarnya.

"Tadi ada memang kelompok tani yang tidak terdata di RDKK 2022, sehingga namanya tak masuk dalam daftar penerima pupuk subsidi 2023," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Luwu Ibrahim Basir Nuhun pun meminta agar BPP Bajo melakukan relokasi ulang.

"Kembali mendata nama kelompok tani masuk ke RDKK 2023 daftar penerima pupuk subsidi," ujarnya.

"Perlu dilakukan relokasi bagi nama kelompok tani yang belum terdaftarnya. Lakukan relokasi secepatnya jadi jatah pupuk pertani bisa terpenuhi tahun ini," tambahnya.

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana