Kebijakan Wali Kota Makassar dan Konsep Good Governance

7). Percepatan Makassar menjadi Livable City dan Resilient City,

8). Pembangunan Gedung ”Sombere’ dan Smart” New Balai Kota dan New DPRD.

Berdasarkan RPJMD Kota Makassar tersebut, dapat dilihat bahwa perencanaan kota makassar adalah untuk menjadikan makassar sebagai “Smartcity” yang merupakan suatu konsep pembangunan kota yang lagi ngetrend saat ini.

Di mana Prof. Suhono Harso Supangkat (2015) mendefinisikan Smart City sebagai kota yang mengetahui masalah di dalamnya (sensing), memahami keadaan masalah (understanding), dan dapat mengelola (control) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada warganya.

Smart City merupakan salah satu konsep pembangunan perkotaan berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien.

Dalam menerapakan konsep kota pintar atau Smart City itu sendiri ada beberapa dimensi yang terdapat didalamnya yang perlu diperhatikan.

Menurut Hasibuan & Sulaiman (2019) dalam penelitiannya membagi Smart City menjadi enam dimensi, yaitu: (1) Smart economy; (2) Smart mobility; (3) Smart environment; (4) Smart People; (5) Smart living; dan (6) Smart Governance.

Dari keenam dimensi tersebut akan menjadi poin utama yang akan saling berkaitan dalam penerapan Smart City sehingga dapat terealisasi dengan baik khususnya di Kota Makassar.

Dalam pelaksanaannya, program-program tersebut sebagian telah resmi dijalankan oleh pemerintah kota makassar, dapat dilihat pada program Lorong Wisata (Longwis) yang dimasukkan dalam Program Strategis Kota Makassar

Di mana Walikota Makassar mengatakan Lorong Wisata merupakan lorong yang dibangun dengan konsep instagramable, di dalamnya terdapat produk-produk UMKM yang dijalankan secara mandiri oleh warga setempat sehingga bisa menciptakan startup lorong.

Kemudian, berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, terdapat beberapa poin yang penulis soroti terkait berbagai program di kota makassar tersebut.

Yang pertama; Efektivitas terhadap program-program yang telah direncanakan Pemerintah kota makassar.

Pada hakikatnya, menurut Jones (1996) efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut.

Valuasi kebijakan berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya berdasar kriteria dan standar yang dibuat.

Berdasarkan operasionalisasi diatas, maka indicator dapat dikenali. Indikator evaluasi kebijakan tersebut yakni penilaian dan keberhasilan.