Catatan Fraksi DPRD Makassar Sebelum Menyetujui Ranperda Terkait Pertanggung Jawaban APBD 2021
beberapa poin yang menjadi catatan fraksi-fraksi untuk Pemerintah Kota Makassar dan Danny Pomanto berjanji melakukan evaluasi pengelolaan keuangan
Penulis: Siti Aminah | Editor: Waode Nurmin
lihat foto
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Hasanuddin Leo membacakan rentetan masukan untuk Pemkot Makassar.
Ia menyoroti agar Dinas Kesehatan meningkatkan pengawasan di Puskesmas.
Menurutnya, pelayanan di beberapa puskesmas banyak dikeluhkan masyarakat.
Dihadapan Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Leo menyampaikan banyak menerima keluhan masyarakat terkait jam operasional puskesmas yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
"Jadi, laporan lapangan pak wali ada salah satu puskesmas di Barombong itu hanya melayani sampai jam 11 siang, walaupun ada orang di dalam tapi dia batasi pendaftaran pasien hanya sampai jam 11," kata Hasanuddin Leo.
Karena itu, dia meminta Dinkes Makassar rutin melakukan sidak ke puskesmas untuk memastikan tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
"Saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinkes Makassar untuk diberikan peringatan, dan barangkali banyak puskesmas yang bertindak seperti itu. Itu akan merusak citra pelayanan daripada pemerintah kota," tegasnya.
Menanggapi beberapa masukan diatas, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyampaikan, eksekutif berupaya dengan sungguh-sungguh menyimak tanggapan, saran, masukan, koreksi dan kritik dengan penuh keterbukaan dari DPRD.
"Dalam pelaksanaan APBD kedepan, eksekutif senantiasa akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan daerah," terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Danny membeberkan bahwa Pemkot mendapat opini Wajar Tapa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Ia juga berkomitmen untuk meningkatkan pembinaan kepada seluruh SKPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah .
"Serta akan meningkatkan pengawasan melalui optimalisasi peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan aset pada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar," pungkasnya. (*)
