Opini Tribun Timur
Kesejahteraan, Keadilan dan Persatuan Indonesia
Politik kesejahteraan adalah salah satu cara untuk mewujudkan negara kesejahteraan (walfare-State)
Masalahnya selama ini karena ada kecenderungan politik itu bergeser ke politik kekuasaan sehingga dimensi kesejahteraan secara inklusif terabaikan.
Indonesia Timur
Muhaimin Iskandar yang didaulat sebagai pembicara pertama dalam diskusi tersebut mengemukakan bahwa Kawasan Timur Indonesia adalah kawasan kaya raya, memiliki lautan yang luas, kandungan alam yang luar biasa serta potensi wisata yang menarik.
Laut lepas yang berhadapan dengan laut Pasifik penuh dengan ikan segar dan besar.
Dimana- mana di seluruh Indonesia sejaauh mata memandang adalah kekayaan alam, bahkan mineral yang tidak ternilai harganya.
Kemudian kakao dan coklat, pulau yang indah , semuanya bisa menjadi kekuatan dan pertumbuhan ekonomi.
Sayangnya sampai hari ini potensi itu belum memberi kesejaheraan secara maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di kawasan Indonesia Timur.
Tantangannya menurut beliau sangat banyak, salah satu yang terbaru adalah platform ekonomi baru, atau ekonomi digital yang membuat pasal 33 UUD 1945 sulit terwujud karena pembangunan nasional tidak lagi tergantung pada Negara.
Menurut penulis, Walfare state adalah sebuah keniscayaan dan penting diwujudkan karena dua hal, pertama tuntutan untuk mewujudkan amanah konstitusi dan kedua karena kaharusan untuk keadilan dan pemerataan.
Dua hal ini adalah masalah dan harus dicari solusinya.
Dalam konteks inilah Dr. Andi Amran Sulaiman (ASS) mengemukakan bahwa kesejahteraan dan keadilan adalah kata kunci yang bisa mempersatukan Indonesia, tanpa itu semuanya adalah semu.
Pernyataan ini tentu saja beralasan karena kesejaheraan dan keadilan selama ini seringkali menjadi pemicu lahirnya konflik dan ancaman bagi disintegrasi bangsa.
Selanjutnya mantan Menteri Pertanian di Era pertama Pemerintahan Jokowe itu mengemukakan bahwa mencapai kesejahteraan dan keadilan memerlukan strategi.
Salah satunya adalah membangun ekonomi melalui dua hal, pertama meningkatkan investasi dan kedua meningkatkan export.
Dua hal ini menurut beliau harus ditunjang oleh regulasi dan birokrasi yang baik.
