Opini Tribun Timur
Menjaga Napas Demokrasi
Kabar kurang menggembirakan datang dari Economist Intelligence Unit (EIU), Lembaga internasional yang fokus pada pengukuran index demokrasi
lihat foto
Rendahnya penilaian index demokrasi untuk aspek kebebasan sipil, budaya politik dan partisipasi politik harus segera diperbaiki.
Terkait kebebasan sipil, kemunduran demokrasi bisa diidentifikasi pada cara pemerintah dalam merespon kritik, penanganan aksi unjuk rasa yang tidak persuasif, proses pidana yang banyak menimpa masyarakat sepanjang tahun 2020 karena jeratan undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga pelecehan seksual yang marak diberitakan dan penanganan hukumnya masih jauh dari harapan, Hukum dianggap masih tebang pilih.
Budaya politik masih harus dikondisikan agar terwujud budaya politik partisipan di mana warga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Masyarakat diharapkan lebih berperan aktif dalam proses politik serta dapat terlibat dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah.
Kondisi ini akan menjadi lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi.
Pada ranah partisipasi politik, keterlibatan aktif masyarakat menggunakan hak pilih pada Pemilu maupun pilkada harus dodorong agar semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.
Iklim
politik dan regulasi yang memberi jaminan hak dan kesempatan yang sama bagi warga negara mengajukan diri untuk dipilih harus dipenuhi oleh negara.
Pendidikan politik bagi masyarakat harus dilakukan, agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, otonom menentukan pilihan politiknya, tidak terprovokasi dengan isu SARA, tidak menyebarkan hoax, dan menolak politik uang.
Pelaksanaan Pemilu harus dikawal oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari sekarang, dari proses perekrutan penyelenggara, persiapan tahapan , pelaksanaan, hingga penetapan hasil agar lahir pemimpin terbaik yang bisa menjamin rasa keadilan, berpihak pada kepentingan publik dan menyejahterakan.
Pada akhirnya demokrasi bukan hanya prosedur untuk memilih penyelenggara negara tetapi juga pelibatan warga negara seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan pada berbagai aspek kehidupan yang menyangkut kepentingan umum.
