Breaking News:

PAN Sulsel

Irfan AB Masih Hargai Nurdin Abdullah Sebagai Gubernur, Sindir Pihak yang Mulai Bahas Wakil Gubernur

PAN adalah partai politik pengusung utama Prof Andalan kala itu dengan sembilan kursi.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Saldy Irawan
Tangkapan layar Youtube Tribun Timur
Legislator DPRD Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB 

Anggota DPRD Sulsel itu melanjutkan, internal DPW PAN Sulsel belum pernah membahas bursa calon Wakil Gubernur dalam rapat internal pengurus.

Pihaknya tetap menghormati proses peradilan selesai.

"Sejauh ini belum dibicarakan di internal. Kalau mekanismenya dibicarakan di DPW kemudian di usulkan di DPP. Tidak ada ketentuan nama yang akan dikirim. Tapi sampai saat ini kita belum pernah bahas," ujarnya.

Sementara itu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera sudah bergerak menyiapkan nama calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pendamping Andi Sudirman Sulaiman.

DPW PKS sudah mengusulkan empat nama. Antara lain Amri Arysid, Sri Rahmi, Muzayyin Arif, dan Ariadi Arsal. 

Hasilnya DPP PKS menetapkan dua nama kader partai putih-putih oranye itu jika nantinya Nurdin Abdullah berhalangan tetap sebagai Gubernur Sulsel.

Keduanya yaitu Ketua DPW PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid, dan Kabid Polhukam DPW PKS Sulsel Ariady Arsal.

"PKS Sulsel insyaaAllah sudah siap Pak, calon Wagub juga sudah disiapkan oleh PKS," kata Ketua DPW PKS Sulsel Ustaz Muhammad Amri Arsyid kepada Tribun Timur Selasa (31/8/2021).

Amri mengatakan, jika proses pemilihan calon Wagub sudah berjalan, maka PKS akan berkontribusi.

"Kita siapkan dua nama yang direkomendasikan oleh DPP, Muhammad Amri Arsyid dan Ariady Arsal Kabid Polhukam DPW PKS Sulsel," ujar Amri.

Amri mengatakan, PKS segera membahas nama calon Wagub kepada partai pengusung jika kelak Nurdin Abdullah berhalangan tetap.

"InsyaaAllah PKS akan mengusung calon Wagub jika Gubernur nonaktif NA berhalangan tetap, walaupun sekali lagi PKS tetap berharap yang terbaik buat Pak NA yaitu bisa kembali memimpin Sulsel," kata Amri.

Bersama PAN dan PDIP, PKS adalah partai pengusung pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018 lalu.

Ketika itu, PAN mengontrol kursi terbaik 9 kursi, disusul PKS 6 kursi, dan PDIP 5 kursi.

Pasangan Prof Andalan keluar sebegai pemenang setelah mengalahkan ketiga rivalnya; Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar, Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar, dan Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo.

Dibanding PDIP ataupun PAN, PKS paling terdepan bergerak menyiapkan nama calon Wakil Gubernur Sulsel pendamping Sudirman Sulaiman.

Amri beralasan PKS harus berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan wagub sebagai partai politik yang komitmen pada kemaslahatan umat dan mendukung pemerintah provinsi.

PAN, PDIP, PKS adalah partai pengusung pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018 lalu.

Ketika itu, PAN mengontrol kursi terbaik 9 kursi, disusul PKS 6 kursi, dan PDIP 5 kursi.

Pasangan Prof Andalan keluar sebegai pemenang setelah mengalahkan ketiga rivalnya; Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar, Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar, dan Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo.

Tiga partai politik pengusung berpeluang menempatkan kadernya jadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan jika Nurdin Abdullah berhalangan tetap nantinya.

PAN adalah partai politik pengusung utama Prof Andalan kala itu dengan sembilan kursi.

Sementara itu, PKS dan PDIP masing-masing enam dan lima kursi.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman saat ini masih ‘sendiri’.

Sebab, gubernur Sulawesi Selatan non aktif, Nurdin Abdullah masih menjalani sidang dugaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Makassar.

Saat ini, sidang kasus ini sudah memasuki pemeriksaan saksi-saksi.

Diketahui, Nurdin Abdullah didakwa oleh JPU KPK dengan pasal berlapis.

NA diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dengan ancaman hukum minimal 4 tahun, dan maksimal 20 tahun, dengan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Jika hakim menjatuhkan hukuman ke Nurdin Abdullah maka, otomatis Andi Sudirman Sulaiman akan menjadi gubernur Sulsel.(*)

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved