Opini Tribun Timur
Resetting Pemerintahan,Inovasi dan Lompatan Penanggulangan Covid-19 atau Balas Jasa dan Balas Dendam
tidak mudah bagi kepala daerah meyakinkan masyarakat, bahwa kegiatan resetting pemerintahan yang dilakukan semata demi meningkatkan pelayanan publik
lihat foto
Memang tidak mudah bagi kepala daerah terpilih untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat, bahwa kegiatan resetting pemerintahan yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat.
Oleh karena itu, proses resetting yang dilakukan haruslah melalui proses yang transparan dan akuntabel agar warga masyarakat merasa yakin bahwa langkah yang diambil atau dilakukan itu benar adanya.
Sebagaimana dikemukakan oleh mendagri, bahwa langkah resetting pemerintahan tidak lain untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan agar pelayanan publik bisa berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Apalagi situasi pandemik yang terjadi maka penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh hanya dilakukan secara biasa-biasa saja, harus ada lompatan dan inovasi yang dilakukan agar penanganan dan penanggulangan pandemi covid-19 bisa ditangani dengan baik juga dengan mempercepat melakukan upaya pemulihan ekonomi dan pemberian jaminan sosial atau social safety net kepada warga masyarakat yang terdampak.
Pentingnya resetting pemerintahan dijalankan dan dilakukan tidak lain untuk memberi dorongan kuat pada penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, berkualitas dan berintegritas serta bebas dari tindakan atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan.
Bagaimanapun juga tujuan akhir dari resetting pemerintahan tidak lain untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari indikasi korupsi.
Tanpa hal tersebut maka sangat sulit bagi setiap kepala daerah untuk melakukan penataan pemerintahannya tidak hanya persoalan kelembagaan semata, namun yang terpenting adalah bagaimana menempatkan pemangku jabatan atau pejabat pemerintahan yang sesuai dengan kompetensi dan kapasitas serta integritasnya.
Pelaksanaan resetting pemerintahan tentu saja membutuhkan suatu proses yang terbuka dan bertanggung jawab sehingga warga masyarakat bisa menerima dengan baik proses resetting pemerintahan tersebut.(*)
