Breaking News:

Opini Tribun Timur

Resetting Pemerintahan,Inovasi dan Lompatan Penanggulangan Covid-19 atau Balas Jasa dan Balas Dendam

tidak mudah bagi kepala daerah meyakinkan masyarakat, bahwa kegiatan resetting pemerintahan yang dilakukan semata demi meningkatkan pelayanan publik

Resetting Pemerintahan,Inovasi dan Lompatan Penanggulangan Covid-19 atau Balas Jasa dan Balas Dendam
ist
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Unhas, Prof Aminuddin Ilmar.

Oleh Aminuddin Ilmar
Guru Besar Fakultas Hukum Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mengapa dibutuhkan adanya resetting pemerintahan menjadi pertanyaan mendasar yang harus dijawab dengan argumentasi yang dapat diterima oleh akal.

Kalau tidak maka tentu saja akan menimbulkan tanda tanya besar untuk apa dilakukan resetting pemerintahan itu?

Untuk menjawab hal tersebut maka terlebih dahulu harus dipahami dan dimengerti seperti apa konsep resetting itu dilakukan?

Dalam KBBI (1988) kata resetting berasal dari kata reset yang berarti menyetel ulang atau set ulang terhadap apa yang ada.

Kenapa itu dilakukan oleh karena ada sesuatu hal yang dirasakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan terjadi.

Dengan kata lain, kegiatan reset itu dilakukan oleh karena ada ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada.

Dalam kaitannya dengan birokrasi pemerintahan maka tentu saja menjadi sangat penting bagi seorang kepala daerah apakah itu gubernur, bupati dan wali kota untuk melakukan resetting pemerintahan agar pencapaian dari visi dan misi serta program kerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Seringkali pula resetting pemerintahan itu dilakukan oleh karena adanya perubahan pengaturan tidak hanya berkenaan dengan persoalan kelembagaan atau nomenklatur pemerintahan, namun juga berkaitan dengan persoalan pergantian atau mutasi pemangku jabatan (pejabat) pemerintahan.

Dalam kerangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan menuju pada penerapan merit system suka atau tidak resetting atau penataan pemerintahan harus dan wajib dilakukan.

Dengan melakukan resetting pemerintahan maka tentu saja menjadi sangat penting untuk dilaksanakan adalah dengan melakukan pemetaan jabatan melalui analisis jabatan agar diperoleh beban kerja setiap jabatan yang ada maupun kompetensi pemangku jabatan yang dibutuhkan.

Halaman
123
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved