Inspirasi Ramadhan
Antara Kesehatan dan Ekonomi
Dibutuhkan leadership yang kuat dan konsistensi kebijakan yang memihak pada kepentingan dan keselamatan rakyat.
lihat foto
Oleh: Syamril
Rektor Kalla Business School dan Ketua DKM Al Ukhuwwah Bukit Baruga Makassar
Awal pekan ini ramai berita tentang boleh tidaknya shalat Idul Fitri di lapangan atau di masjid.
Berawal dari Fatwa MUI yang membolehkan untuk daerah yang masuk zona hijau.
Bisa di pedesaan terpencil, pulau terisolir atau tempat lainnya yang belum ada data positif covid, PDP atau ODP.
Tidak cukup hanya di pedesaan. Orang-orang di kota juga mencoba menafsirkan makna zona hijau.
Mungkin bisa juga bagi perumahan yang cukup tertutup. Warganya belum ada korban dan telah berdiam diri di rumah dalam waktu lama.
• Viral Pulang Usai Dibully, Bocah Penjual Gorengan Ciumi Adiknya: Maaf Tak Bisa Belikan Popok Lagi
Fenomena ini adalah wujud nyata semangat beragama warga kota. Selama 25 hari bulan Ramadhan masjid ditutup tidak boleh shalat berjamaah wajib dan sunnah tarawih.
Apalagi pada 10 hari terakhir yang biasanya ada program i'tikaf. Biasanya di dini hari ada shalat tahajjud berjamaah.
Adanya aspirasi warga untuk membuka masjid juga dipicu oleh kebijakan pemerintah yang secara kasat mata membiarkan bahkan membuka peluang kerumunan warga.
Pembukaan bandara yang membuat penumpang padat di antrian. Tidak ada lagi social distancing.
Belum lagi pasar juga mulai ramai dan pemerintah terkesan tidak bisa melarang. Bahkan ada acara konser yang diadakan oleh lembaga pemerintah.
Sungguh kegiatan yang aneh dan membingungkan masyarakat.
Masyarakat khususnya ummat Islam tidak terima jika pemerintah memberikan kelonggaran kepada pasar dan bandara mengapa masjid tetap ditutup?
Ini tindakan diskriminatif. Ibadah dilarang tapi non ibadah diperbolehkan.
• Alhamdulillah, 13 Santri Positif Covid-19 di Luwu Utara Sembuh
Ada juga yang rasional, pemerintah pasti punya data lengkap dan melihat dari berbagai sisi. Jika ada kelonggaran berarti kondisi sudah semakin baik.
