Covid-19 dan Agilitas Birokrasi Pemerintahan

Siklus selanjutnya adalah merespon (responding), dimana birokrasi pemerintahan secara fleksibel dan dinamis menentukan dan melaksanakan alternatif yang tersedia baik pada level operasional, yaitu birokrasi garis terdepan maupun pada level stratejik, yakni kebijakan dan alokasi sumber daya untuk prioritas baru.

Dan siklus terakhir adalah membentuk (shaping) dimana birokrasi pemerintahan berusaha mengarahkan lingkungan masa depannya. Ini dilakukan dengan cara mempengaruhi dan merubah prilaku dan pilihan masyarakat dalam mekanisme pencegahan, intervensi dan penyediaan peluang dan pilihan bagi mereka.

Terkesan dalam kasus pandemic Covid-19 di Indonesia, siklus agilitas belumlah terlembagakan secara baik pada birokrasi pemerintahan. Pada tahapan scanning, misalnya, gejala “rabun data” jelas sangat terlihat. Hingga hari ini pemerintah belum memiliki data yang akurat terkait jumlah penduduk yang terpapar covid-19 karena persoalan pendeteksian yang lemah. Belum lagi data sektoral terdampak lainnya yang kurang tersedia guna menentukan solusi yang tepat. Sebutlah data jumlah masyarakat yang rentan terpapar baik karakter demografis-sosiologis, geografis, dan ekonomis dan data kesiapan sumber daya pemerintah, masyarakat, swasta yang harus dimobilisasi untuk menerapkan solusi tersebut. Akibatnya dapat ditebak, pada tahapan sensing, rasionalitas alternatif solusi yang ditawarkan menjadi problematik, cenderung dangkal, tidak terkalkulasi secara baik dan cenderung dipaksakan.

Efek domino berikutnya terjadi pada tahapan responding dimana aksi-aksi operasional dalam menerapkan solusi menghadapi transmisi dan penyembuhan pasien terpapar covid-19 menampakkan gejala kegagapan dan kelambatan. Pada perspektif waktu berjangka panjang, kasus covid-19 seharusnya memberi pelajaran yang berharga bagaimana birokrasi pemerintahan bertindak untuk mengarahkan lingkungannya jika terjadi kasus transmisi penyakit berkarakter seperti covid-19.

Singapura adalah contoh yang menarik bagaimana siklus agilitas birokrasi pemerintahannya pada tahapan shaping, telah bekerja dengan baik sehingga prevalensi dan transmisi serta angka kematian kasus covid-19 sangat rendah. Rupanya mereka belajar membangun siklus agilitasnya dari kasus SARS yang pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Jauh-jauh hari sebelum covid-19 memperkenalkan dirinya di Wuhan, program penanganan epidemi berkarakater SARS dan sejenisnya telah rencanakan dan simulasikan di Singapura (Kompas, 2020).

Di masa datang, lingkungan pemerintahan akan terus mengalami perubahan yang dinamis. Ketika sebuah persoalan mengemuka, kita tidak ingin birokrasi pemerintahan bertindak impulsif, reaktif dan menjadi pemadam kebakaran belaka. Kita ingin mereka penuh perhitungan, aktif dan antisipatif bahkan telah mampu menyediakan pilihan-pilihan bagi masyarakat pun ketika sebuah kondisi ekstrim terjadi. Karenanya anatomi agilitas birokrasi perlu senantiasa disehatkan melalui aktivasi siklus agilitas yang secara terus-menerus dalam praktek fungsi-fungsi pemerintahan yang diembannya. Intensifikasi kegiatan-kegiatan kunci siklus agilitas sebagaimana disebutkan di atas diharapkan mampu menghantarkan pemerintahan menemukan titik optimasi birokrastisasi sehingga ia bisa lebih cepat, lincah, responsif, trengginas dan berdampak positif dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan lingkungan strategisnya. Semoga. (*)