Covid-19 dan Agilitas Birokrasi Pemerintahan

Oleh: Setiawan Aswad
Penggiat Birokrasi Pemerintahan

KRISIS pandemik covid-19 membawa pesan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya; pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan (Ryas, 2000) mengalami ujian dengan kehadirannya. Lalu apa yang telah dilakukan oleh birokrasi pemerintah pusat dan daerah mengatasi kondisi prevalensi Covid-19 di Indonesia?

Meski banyak, pemerintah dengan mesin birokrasinya tetap menjadi sorotan dalam dan luar negeri. Nada minor kinerja mesin birokrasi tidak hanya dari perspektif teknis medis, tetapi juga dari optik sosial ekonomis sebagai akar utama tidak efektifnya kebijakan sosial dan physical distancing, model utama yang digunakan pemerintah menangani prevalensi kasus Covid-19.

Akar masalah agilitas birokrasi pemerintahan merespon kasus Covid-19 yang cenderung dianggap lamban, dapat diklarifikasi dari berbagai perspektif. Salah satunya dari optik hukum besi - titik optimalisasi birokratisasi yang dikenalkan Gerald E Caiden dan direkomendasikan oleh Dwiyanto (2015) untuk membedah tingkah laku birokratisasi pemerintahan di Indonesia.

Dalam teori Kurva-J birokrasi (the parabolic theory of bureaucracy), dipahami bahwa korelasi antara penerapan berbagai instrumen birokratisasi untuk efisiensi dan efektivitas tidak harus selalu linear. Kenyataannya, penerapan birokratisasi itu hanya bersifat sebanding dalam masa tertentu. Ketika menyentuh titik optimasi, gejala overbirokratisasi akan mulai terasa karena telah melampaui titik jenuh itu. Konsekuensinya, kinerja pemerintahan mulai mengalami penurunan.

Birokratisasi pemerintahan sebenarnya suatu keharusan. Dalam konsepsi manajemen ilmiah (scientific management), birokratisasi merupakan pilihan rasional dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas. Namun, teori Kurva-J birokrasi memberi nasehat bahwa birokratisasi itu perlu diperhitungkan secara matang variasi cakupan, kedalaman, dan waktunya. Manakala gejala patologi birokrasi sudah dirasakan, seperti pola kerja yang tidak produktif karena terlalu hierarkis, ketergantungan atasan dan bawahan, budaya Asal Bapak Senang (ABS), distorsi komunikasi, stagnasi inovasi dan kreativitas, tidak responsif, fragmentasi dan mentalitas silo, serta hilangnya sense of humanity, maka debirokratisasi menjadi sebuah keniscayaan untuk mengembalikan birokrasi pada jalur kinerja positifnya.

Anatomi Agilitas

Birokratisasi dalam penguatan agilitas pemerintah bergantung pada postur anatomi agilitasnya. Elemen kunci struktur yang menjadi backbone, teknologi sebagai otot, SDM otaknya, dan masyarakat jadi jantung. Struktur sebagai backbone harus kokoh menyangga tubuh tempat melakatnya daging dan otot.

Karenanya, struktur organisasi pemerintah harus fleksibel dan stabil untuk mempercepat pengambilan keputusan.

Kekuatan dan kelenturan otot, dalam hal ini teknologi sangat mempengaruhi gerak tubuh. Dengan teknologi, maka pergerakan organisasi menjadi cepat dalam merespon perubahan/kebutuhan masyarakat. Teknologi dan platform aplikasi memampukan birokrasi pemerintahan mengambil keputusan berbasis data, meningkatkan aktivitas operasional, mengarahkan inovasi dan memfasilitasi interaksi dan pelayanan personal dan disesuaikan dengan keinginan individual masyarakat. Hal ini jelas terlihat pada masa krisis Covid-19 ini. “Bekerja, belajar dan beribadah dari rumah”, demikian anjuran pemerintah.

Agilitas birokrasi pada tataran operasional sangat direpresentasikan oleh karakter agilitas para petugas/birokrasi di garis terdepan (street level bureucracy).

Kemampuan mereka untuk melakukan penilaian dan pengambilan keputusan operasional yang dapat menjawab kebutuhan/permasalahan yang dihadapi, akan mencitrakan ketangkasan tersebut. Nilai, kepercayaan, pola pikir serta kualitas kompetensi keras (pengetahuan/keterampilan) yang compatible menjadi determinan ketangkasan mereka dalam bekerja (agilitas personal). Contoh kasus pada petugas medis di garda terdepan yang paling merasakan ujian karakter agilitasnya.

Akhirnya, birokrasi pemerintahan menjadi tidak relevan dan terdelegitimasi manakala kepentingan masyarakat tidak terpenuhi. Karenanya, kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat harus menjadi hati nurani dan orientasi pelayanan pemerintah. Keselamatan selanjutnya menjadi isu sentral.

Melembagakan Siklus Agilitas

Krisis pandemik Covid-19, semakin memperkuat keyakinan kita bahwa birokrasi pemerintahan bekerja dalam lingkungan yang sangat dinamis. Lingkungan yang VUCA (Volatile, Unpredictable, Complex dan Ambiguous) – demikian lumrahnya digambarkan. Krisis Covid-19 memberi pelajaran kepada birokrasi pemerintahan bahwa rakyat menghendaki fungsi-fungsi pemerintahan yang tereksekusi secara cepat, akurat dan berdampak bagi peningkatan martabat kemanusiaan mereka. Terlebih pada saat di mana mereka harus bersandar pada bahu pemerintah. Karenanya penting untuk menjaga titik optimasi kinerja pemerintahan melalui pelembagaan agilitas dalam detak jantung dan aliran darah birokrasinya.

Untuk mencapai itu, siklus agilitas (Demos, 2008) dapat ditugaskan. Siklus pertama adalah pemindaian (scanning) dimana birokrasi pemerintahan dibiasakan untuk mengetahui secara factual kondisi internal dan eksternalnya guna menangkap issu/permasalahan dan kecenderungan lingkungan yang telah, sedang dan akan terjadi. Penyediaan data dan informasi (big data) yang comprehensif, akurat, valid dan berintegritas tentang berbagai aspek dan relung kehidupan masyarakat yang relevan adalah tugas utama dari siklus ini. Siklus kedua adalah merasakan (sensing). Pada tahapan ini, data dan informasi yang telah diperoleh, dianalisa dan ditafsirkan untuk digunakan sebagai basis pengambilan keputusan. Sensing yang efektif ditandai oleh penerimaan latar belakang, rasionalitas dan basis bukti akan sebuah issu yang angkat dan alternatif rencana aksi yang ditawarkan.