Omnibus Law Mengoyak Rasa Keadilan

Pengalaman di lapangan menunjukkan betapa kompleksnya masalah dalam bekerjanya hukum.

Omnibus Law Mengoyak Rasa Keadilan
DOK
Abdul Aziz Saleh SH MH, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan

Oleh: Abdul Aziz Saleh SH MH
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan

Isu Omnibus Law mengemuka ke ranah publik dan menjadi polemik di tengah masyarakat saat ini. Jadi bahan diskusi, seminar, dialog berbagai stakeholders, baik pemerintah, swasta atau masyarakat sipil dengan beragam perspektif.

Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Dalam satu buah Omnibus Bill atau Act terdapat banyak pengaturan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah peraturan mandiri tanpa terikat (atau setidaknya dapat menegasikan) dengan peraturan lain.

RUU inisiatif pemerintah ini penjabarannya dalam bentuk pasal demi pasal, dalam seribu halaman lebih yang sangat rumit. Konsep yang melandasinya cukup sederhana yaitu harmonisasi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai aturan yang mengekang serta menciptakan ketimpangan ekonomi yang dinilai dapat menjadi jalan tengah yang ideal menuju terwujudnya negara berkesejahteraan, the Indonesian welfare state yang berkeadilan.

Dua rancangan undang-undang telah disodorkan ke parlemen (yaitu RUU Perpajakan dan RUU Cipta Kerja) kini sedang menjadi pusat perhatian publik, menyusul RUU Kefarmasian, RUU Ekosistem Investasi dan RUU Ibu kota Baru.

Omnibus Law bukan hal baru karena pernah ditetapkan pada level TAP MPR RI yaitu ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Hukum sebagai fasilitator pemerintah merumuskan Visi Indonesia Maju 2045 menuju lima besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Untuk merealisasikannya Indonesia harus ramah investasi dan menggenjot proses pembangunan di berbagai sektor.

Tetapi nampaknya visi tersebut akan terhambat dengan adanya tumpang-tindih dan disharmonisasi regulasi sektoral terkait investasi. Dari sekian klausul yang dianggap menghambat investasi, salah satunya adalah izin lingkungan.

Sehingga dalam draft setebal 1028 halaman poin tersebut dihilangkan yang kemudian hanya berlaku izin usaha. Padahal telah tercantum dalam pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan ruang bagi publik untuk melakukan partisipasinya melalui mekanisme sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait proses pengeluaran izin oleh pemerintah dapat diuji melalui PTUN. Karena izin lingkungan sudah dihapus sekaligus pasal yang berkaitan dengan hak masyarakat untuk mengajukan gugatan, maka ruang partisipasi publik dalam mengajukan perlawanan sudah tidak ada lagi. Poin yang dikritik berikutnya adalah tentang pemberlakuan sanksi administratif dalam perlindungan lingkungan. Ini merupakan kekeliruan, sebab sanksi administratif dan sanksi pidana memiliki pendekatan yang berbeda. Kaum buruh pun menolak Omnibus Law Cipta Kerja karena dianggap tidak memiliki tiga prinsip yang diusung buruh.

Ketiga hal itu adalah job security atau perlindungan kerja, income security atau perlindungan terhadap pendapatan, serta social security atau jaminan sosial terhadap pekerjaan. Demikian halnya dengan para peladang dari masyarakat adat yang membuka lahan dengan cara membakar.

Halaman
12
Editor: syakin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved