Reposisi Humas Pemerintah dan Tantangannya

Hal ini semakin memperjelas bahwa peran humas begitu besar dalam mengawal kebijakan pemerintahan sebagai corong informasi dan sekaligus menjadi mata dan telingah pimpinan di daerah.

Namun di balik gencarnya humas pemerintah membangun citra pemerintahan atas lahirnya berbagai peraturan untuk mendukung fungsi dan kerja-kerja kehumasan, justru muncul aturan baru dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam aturan tersebut kita tidak menemukan lagi biro humas/bagian humas. Tentu ini tidak berbanding lurus dari apa yang telah dikeluarkan oleh Mendagri sebelumnya terkait Permendagri Nomor: 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:480/3503/SJ, tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dari berbagai peraturan tersebut mungkin ini menjadi bahagian dari reposisi humas pemerintah dalam menjawab tantangan zaman. Pertanyaan kemudian apakah humas semakin kuat atau justru humas makin lemah dengan tidak adanya lagi nama humas dalam nomenklatur dalam Permendagri Nomor 56 Tahun 2019?

Akankah humas berada dalam naungan Dinas Komunikasi Informatika di masing-masing daerah? Tentu ini adalah hal yang menarik untuk didiskusikan oleh praktisi kehumasan di pemerintahan.

Olehnya itu, penulis sangat mengharapkan agar pelaksanaan konvensi nasional humas yang akan dihelat pada 16-17 Desember nanti di Yogyakarta dapat melahirkan rekomendasi untuk menguatkan fungsi-fungsi kelembagaan kehumasan pemerintahan. (*)