Galang Sebut Ada Oknum Pelintir Aksi Gebrak Lutim Soal Komite Sekolah di DPRD

Pengurus Pusat Himpunam Mahasiswa Luwu Timur (HAM-Lutim) Batara Guru ini menegaskan pada aksi tersebut ada tiga tuntutan yang dibawa mahasiswa.

Galang Sebut Ada Oknum Pelintir Aksi Gebrak Lutim Soal Komite Sekolah di DPRD
ivan/tribunlutim.com
Wakil Jenderal Lapangan Gebrak Lutim, Galang Saputra 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Wakil Jenderal Lapangan Gebrak Lutim, Galang Saputra menyampaikan bahwa ada oknum ingin memplintir aksi Aliansi Gerakan Bersama Rakyat Luwu Timur (Gebrak Lutim) yang dilakukan di Gedung DPRD Luwu Timur pada Selasa (5/11/2019).

" Pasca aksi Aliansi Gebrak Luwu Timur, ada beberapa oknum ingin mempelintiri aksi dengan hal-hal yang tidak mendidik dan diluar daripada subtansi aksi," kata Galang kepada TribunLutim.com, Jumat (8/11/2019).

Ratusan Masyarakat Bone Lepas Kapolres Bone dengan Sepeda Santai

Jalan Sehat Milad ke-107 Muhammadiyah Wilayah Sulsel Berhadiah Umrah, Ini Jadwalnya

Kabar Gembira dari Presenter Ruben Onsu untuk Para Penggemarnya, Berikut 7 Pabrik Uangnya

SMPN 2 Balocci Pangkep, Sekolah Model PPK Terintegrasi SPAB di Indonesia

Narkoba Senilai Rp 1,3 Miliar Asal Medan Gagal Beredar di Makassar

Pengurus Pusat Himpunam Mahasiswa Luwu Timur (HAM-Lutim) Batara Guru ini menegaskan pada aksi tersebut ada tiga tuntutan yang dibawa mahasiswa.

Pertama tuntutan penegakan supremasi hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) no 75 tahun 2016. Kedua meminta pemerintah memperhatikan guru honorer serta tangkap dan dan ketiga adili pelaku pungli di sekolah.

Ia menjelaskan tuntutan pertama hadir hasil advokasi yang menemukan beberapa kekeliruan dilakukan oleh komite sekolah.

Permendikbudnya kata dia jelas pihak komite hanya boleh memungut biaya dari orang tua siswa dalam bentuk sumbangan yang tidak terikat nominal dan waktu serta tidak memaksa.

Tapi pihak komite sekolah berhak menyampaikan kepada orang tua/wali siswa bahwa sumbangan tersebut diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan sekolah baik dari segi infrastruktur maupun gaji honorer.

" Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami ingin mengapuskan sumbangan itu, kami hanya ingin agar aturan itu tetap dijalankan sebagaimana mestinya (sumbangan, bukan pungutan yang sifatnya mengikat)," katanya.

Ia menambahkan, pada unsur komite, ada beberapa kriteria yang tidak boleh masuk dalam unsur komite, salah satunya dewan perwakilan rakyat. "Kami menemukan salah satu sekolah yang dimana unsur komitenya ada yang berstatus dewan perwakilan rakyat," imbuhnya.

Wakil Jenderal Lapangan Gebrak Lutim, Galang Saputra
Wakil Jenderal Lapangan Gebrak Lutim, Galang Saputra (ivan/tribunlutim.com)

Adapun tuntutan kedua hadir lanjut Galang dari hasil pengkajian walaupun SMA/SMK sederajat sudah dialihkan ke tingkatan provinsi, Pemkab Luwu Timur tetap harus bertanggung jawab atas jasa honorer.

Halaman
12
Penulis: Ivan Ismar
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved